BATANG, – Sebanyak tujuh BUMDes mengikuti pelatihan pengembangan pengelolaan dan pemasaran wisata yang digelar selama tiga hari oleh lembaga Bina Swadaya di Desa Kembanglangit, Blado. Pelatihan ini digelar untuk desa-desa yang memiliki potensi
wisata, baik wisata alam, ekowisata maupun wisata air.

Team Leader Bina Swadaya Kabupaten Batang, Sasmito mengatakan, pelatihan digelar agar kapasitas pengelola BUMDes terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Kegiatan ini juga agar BUMDes bisa benar-benar menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian di perdesaan. Karena itu, penguatan kapasitas dalam aspek manajemen dan tata kelola menjadi mutlak dimiliki pengelola BUMDes,” ujarnya, Minggu (28/5).

Penguatan kapasitas BUMDes menjadi fokus bagi Bina Swadaya dalam kerja-kerja mereka. Ini dilakukan dengan berbagai cara. Dari mulai pendampingan intensif oleh para pendamping di tingkat lapangan, coaching, dan asistensi teknis dari para tenaga ahli, sampai dengan memberikan sejumlah paket training yang dibutuhkan.

Terkait dengan training bagi BUMDes tersebut, tepatnya bagi para pengurus BUMDes, Bina Swadaya memberikan tiga jenis training yang dilakukan secara simultan selama bulan Mei 2017. Selain training pengembangan pengelolaan dan pemasaran wisata, juga digelar training manajemen keuangan dan bisnis plan (9-12/5), serta training penyusunan perencanaan strategis (Renstra) BUMDes (16-20/5) yang diikuti berbagai BUMDes di Kabupaten Batang.

“Penguatan kapasitas bidang manajemen atau tata kelola BUMDes dimulai dari manajemen perencanaan. Seperti analisis potensi, kelayakan usaha, kebutuhan investasi sampai pada sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. Pengoperasian unit-unit bisnis dalam BUMDes yang didukung dengan sumber daya memadai serta dikelola secara profesional juga menjadi bagian utama,” katanya.

Sasmito menjelaskan, dimulai sejak Januari 2017, pengembangan BUMDes oleh Bina Swadaya disebut: Pengembangan BUMDes Plus. Disebut plus karena BUMDes yang sedang dibangun diharapkan tidak tergantung pada penyertaan modal dari alokasi Dana Desa atau dana dari program pemerintah yang lain. BUMDes diharapkan memiliki infrastruktur sosial yang kuat melalui penumbuhan dan pengembangan kelompok-kelompok
swadaya masyarakat (KSM).

“Selain itu mobilisasi tabungan dari tiap-tiap KSM tersebut untuk kemudian diskemakan menjadi penyertaan modal financial dari masyarakat ke dalam BUMDes. Terakhir ini yang kami sebut sebagai upaya membangun infrastruktur financial desa yang diharapkan dapat menjadi daya penggerak perekonomian di perdesaan secara mandiri,” tandasnya.

suaramerdeka.com