JAKARTA - Presiden Prabowo menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ia meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.

“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” tegas Presiden, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama tim dan konsolidasi internal di setiap kementerian dan lembaga. “Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ujar Presiden dalam pengantarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, dalam beberapa hari mendatang. Kegiatan tersebut, yang akan dilakukan di kawasan Akademi Militer, yang dinilai akan memperkuat kerja sama tim dan semangat patriotisme dalam menjalankan tugas negara.

“Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Dipenogoro di antara lima gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air," ungkap Presiden.

Dalam sidang tersebut, Presiden juga menjelaskan struktur kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis, yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Meskipun demikian, menurut Presiden, jumlah ini diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan penduduk terbanyak keempat di dunia. "ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan alasan memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan serta membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Badan-badan ini akan berperan dalam memonitor pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan program-program perlindungan sosial berjalan dengan efektif. “Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Ia meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.

“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Presiden.