JAKARTA--Ketimpangan perekonomian di pedesaan sebagian besar diakibatkan karena terjadinya ketimpangan penguasaan lahan. Masalah ketimpangan penguasaan lahan tersebut lantaran adanya kebijakan pemerintah untuk . . .
JAKARTA--Dengan besarnya jumlah alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta kepada seluruh pendamping lokal . . .
JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong produktivitas dan daya saing industri nasional agar terus menghasilkan produk-produk dengan keunggulan komparatif. Terlebih lagi, beberapa produk . . .
PALEMBANG — Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi Dana Desa Rp2,2 triliun pada 2017, mengalami kenaikan 50 persen dibanding pada 2016 yang mendapatkan Rp1,7 triliun. Kenaikan itu memungkinkan pembagian . . .
Boyolali: Sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), seperti abon lele, tas kulit ikat pari, dan kerajinan tembaga Tomang banyak diminati masyarakat . . .
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 11 Industri Kecil Menengah (IKM) komponen dinyatakan siap untuk mendukung produksi kendaraan pedesaan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian, demikian disampaikan Dirjen . . .
Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemanfaatan dana desa yang digulirkan pemerintah dapat menjadi salah satu cara untuk memulihkan daya beli masyarakat. Karena dana desa dapat dipergunakan untuk . . .
BONDOWOSO, - Amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan menjadi lampu penerang terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan desa. PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang penerapan Prioritas . . .
JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk memanfaatkan teknologi digital yang dinilai memberikan keuntungan signifikan bagi para pelaku usaha dengan kenaikan pendapatan . . .
Jakarta - Polri akan membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk pengawasan dan pendampingan dana desa di . . .
