Jakarta - Kementerian Perindustrian mengembangkan mobil pedesaan dengan harga berkisar Rp 60-80 juta. Mobil tersebut saat ini sedang dirancang bersama enam kementerian dan beberapa lembaga terkait lainya. "Harga . . .
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengalokasikan anggaran senilai Rp 50 miliar untuk membantu pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta usaha kecil lainnya pada tahun . . .
JAKARTA--Pemerintah bakal menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, berupa telur dan beras. Dari sekitar 22.000 BUMDes, terdapat 6.000 BUMDes yang . . .
BANTUL – Upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan langkah kolaboratif antardesa untuk mencapai skala ekonomi, sehingga berbagai program pembangunan dapat . . .
Padang: Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu untuk melek teknologi agar dapat memperluas pemasaran produk.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM setempat . . .
Jika mayoritas dari 75 ribu desa bisa tumbuh 30–40 persen, ekonomi nasional bisa tumbuh 7 persen. Membangun industri sekunder hasilkan nilai tambah yang pertumbuhannya tak terbatas. JAKARTA - Pemerintah mesti . . .
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, pelaksanaan Dana Desa justru kontraproduktif. Dana Desa sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang selama ini dinikmati tengkulak. JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan program Dana . . .
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memformulasikan empat program prioritas guna mengentaskan daerah-daerah yang masih tertinggal di berbagai wilayah di . . .
Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbukti mampu mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, Ibas berharap pemberdayaan UMKM harus . . .
Setelah minggu lalu Rakor Teknis Pelaksanaan Padat Karya Desa yang membahas persiapan regulasi pelaksanaan padat karya di desa, Kemenko PMK kemudian membahas penetapan lokasi desa dalam Rakor Penetapan Lokasi Desa . . .
