BERITA INDEX BERITA
KKP Optimalkan Potensi Pangan Biru Dukung Swasembada Pangan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan
mengoptimalkan potensi pangan biru (pangan akuatik) untuk mendukung pencapaian
target swasembada pangan tahun 2028, serta mendukung pelaksanaan program makan
bergizi gratis (MBG).
“Pangan biru ini salah satunya adalah ikan. Kalau kita
bicara ikan, perannya di antaranya sebagai sumber pangan protein, kemudian
sebagai bahan baku industri pengolahan. Jadi perannya besar sekali belum lagi
yang kaitannya dengan ekonomi,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo dalam Bincang Bahari menuju Hari
Ikan Nasional (Harkannas) 2024 dengan tema Pangan Biru untuk Swasembada Pangan
di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Merujuk data, produksi perikanan Indonesia tahun lalu
mencapai 24,7 juta ton yang sebagian besar dihasilkan oleh perikanan budi daya,
disusul hasil tangkapan. Sedangkan potensi lestari perikanan tangkap mencapai
12,01 juta ton/tahun berdasarkan Permen KP Nomor 18 tahun 2021.
Di hulu perikanan, penguatan terus dilakukan dengan
meningkatkan kualitas produksi perikanan budidaya melalui program modeling budi
daya komoditas utama perikanan yang termasuk dalam program ekonomi biru.
Sedangkan di bidang penangkapan, KKP melakukan transformasi untuk menjaga
keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk perikanan yang
dihasilkan.
“Sebagai negara kepulauan, tentu ini (target swasembada
pangan) momentum baik bagaimana kita menggali dan mengelola sumber protein ini
untuk masyarakat,” terangnya.
Pihaknya juga melakukan penguatan sektor hilir dengan
mendukung penuh pelaku-pelaku usaha pengolahan ikan agar menghasilkan produk
perikanan berkualitas, yang aman dikonsumsi masyarakat. Penguatan ini termasuk
dengan menyiapkan platform digital untuk memudahkan pemetaan dan distribusi
hasil perikanan.
Selain itu, sambung Budi, KKP juga aktif menjalin koordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN)
untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Masyarakat diakuinya
lebih dekat dengan ikan sebagai sumber protein karena berdasarkan data, 53%
kebutuhan protein masyarakat dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari
ikan.
“Apa yang kami lakukan yaitu memetakan kondisi saat ini.
Kira-kira potensi ikan yang ada seperti apa, didaratkan di mana saja, kemudian
di mana pusat-pusat pelayanan makan bergizi gratis, dan kami akan mendekatkan
ke arah sana,” ungkap Budi.
Langkah lainnya untuk mendukung swasembada pangan dari
sektor pangan biru, KKP akan menggenjot hilirisasi rumput laut dengan
mengembangkan pupuk organik atau hayati
cair berbahan baku rumput laut untuk mendukung produksi sektor pertanian. Semua
jenis rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hamdan
Hamedan menjelaskan ketahanan pangan dan upaya mencapai swasembada pangan
merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan
adalah salah satu langkah besar Indonesia menuju negara maju.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4
triliun untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut akan digunakan untuk
mendukung program strategis yang meningkatkan kapasitas produksi pangan
nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk dalam sektor perikanan.
“Pentingnya swasembada pangan terlihat jelas dalam prioritas
pemerintahan Presiden Prabowo, di mana program ini ditempatkan sebagai
prioritas pertama dari 17 program prioritas. Dalam visi dan misi beliau, sektor
perikanan disebut sebanyak 19 kali, setara dengan sektor pertanian. Data KKP
yang menunjukkan produksi 24,7 juta ton dari sektor perikanan menggambarkan
peningkatan kapasitas yang signifikan, dan menunjukkan bahwa Indonesia dapat
memenuhi kebutuhan dari hasil laut yang dihasilkan sendiri,” papar Hamdan.
Besarnya potensi kelautan dan perikanan untuk mendukung
ketahanan pangan nasional juga diakui Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof.
Yudi Nurul Ihsan yang juga hadir sebagai narasumber dalam program talkshow
Bincang Bahari. Menurutnya, dunia akan dihadapkan pada empat krisis yakni
krisis iklim, krisis pangan, krisis sosial, dan krisis lingkungan.
Prof Yudi meyakini sektor kelautan dan perikanan mampu
menjawab empat krisis tersebut. Terlebih KKP sudah memiliki lima program
ekonomi biru, yang akan memperkuat tata kelola untuk menjaga keberlanjutan
ekologi hingga kualitas hasil perikanan yang berkelanjutan.
“Saya hakul yakin Indonesia sebagai negara maritim negara
kepulauan terbesar di dunia, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah
satu yang potensial untuk menyelesaikan empat krisis ini. Kalau laut kita
dioptimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak ada pencemaran, maka laut ini
bisa menyerap karbon misalnya, sehingga pemanasan global dapat sedikit
disolusikan oleh laut kita. Laut juga punya potensi menyediakan pangan yang
bergizi dengan protein yang sangat tinggi,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia
(APIKI), Sadarma Suhaim Saragih mendukung penuh program ketahanan pangan dan
makan bergizi gratis yang digalakkan oleh pemerintah. Industri perikanan,
khususnya pengalengan ikan siap mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Sadarma menjelaskan, ikan kaleng memiliki kandungan gizi
tinggi dan proses produksinya mengacu pada standar internasional. Di samping
itu, proses distribusinya juga mudah, dapat menjangkau berbagai terpencil
daerah di Indonesia.
“Ikan kaleng ada produk blue food yang sudah diproduksi
secara hilirisasi sangat bagus untuk menjadi bantuan. Di seluruh dunia orang
tahu, ikan kaleng itu produk perikanan yang secara logistik tidak perlu
repot-repot, nggak perlu cold storage karena dapat disimpan di suhu ruangan,
dan sehingga secara logistik dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil,”
akunya.
