TONGKAT estafet kepemimpinan nasional telah berpindah. Kapal besar Indonesia kini dinahkodai pemimpin baru, Presiden Prabowo Subianto. Tentu, publik Tanah Air menaruh harapan sangat besar, Presiden Prabowo bisa membawa negara ini melangkah ke arah masa depan yang lebih baik, makmur, adil, dan sejahtera.

Patut diakui, (walau masih debatable) satu capaian paling greget selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pembangunan infrastruktur. Masifnya pembangunan infratruktur merupakan investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan infrastruktur ini tentu menjadi pijakan kuat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto menahkodai Indonesia.

Membangun infrastruktur sama dengan membangun masa depan sebuah peradaban. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah. Tentunya hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Dalam banyak kesempatan, Presiden terpilih Prabowo Subianto tak segan mengakui legacy infrastruktur yang ditinggalkan Presiden Jokowi. Prabowo pun beberapa kali menegaskan secara terbuka, akan melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dirintis Presiden Jokowi. Teranyar, Prabowo bahkan menyebut Jokowi sebagai Man of Vision, yang memiliki gagasan besar.

Menurut Prabowo, visi Jokowi dalam membangun Indonesia yang membuat dirinya bergabung. "Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Karena visi beliau sama dengan visi saya," tegasnya yang dikutip dari sebuah akun Instagram, Sabtu (28/9/2024). Prabowo menyebut Jokowi memberikan perubahan dan pengaruh signifikan dalam ekonomi Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2024, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis dilansir laman PUPR.

Sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Bila dihitung selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 km tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.

Saat ini, jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47km yang sudah dibangun dan dioperasikan. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Lalu, di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 km tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia.

Tol diyakini menjadi salah satu infrastruktur penting pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jalan tol dapat meningkatkan konektivitas hingga memangkas waktu tempuh. Pemerintahan Jokowi juga membangun dan mengembangkan tol laut yang menghubungkan 115 pelabuhan. Program ini mampu menurunkan harga bahan pokok hingga 30 persen dengan dampak signifikan terjadi di bagian timur Indonesia.

Secara garis besar infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak hanya membuat kecepatan atau memperpendek waktu tempuh, tapi juga telah memberikan kehidupan bagi pertumbuhan UMKM. Adanya jalan tol membuat distribusi bahan baku dan penjualan produk-produk UMKM kian mudah. Terbukti brand kecantikan, barang, hingga lain-lain bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, infrastruktur yang dibangun juga menghidupkan sektor pariwisata lewat hidden gems. Saat ini banyak pariwisata yang bermunculan. Ini tidak lepas dari Man of Vision Jokowi yang membuat beberapa daerah memunculkan pariwisata baru. Kondisi ini tentunya menjadi dasar urat nadi perekonomian nasional.

Berkembangnya infrastruktur juga membuat Indonesia bangga bisa bersanding dengan negara maju, terutama dengan dibangunnya beragam transportasi berbasis rel seperti LRT, MRT, hingga kereta cepat atau Whoosh. Beragam sarana transportasi modern ini merupakan wujud dari mimpi besar bangsa Indonesia yang lama merindukan transportasi semacam itu. Adanya transportasi ini tentu mampu membuat waktu tempuh menjadi menyusut, mengurangi kemacetan dan polusi hingga berdampak pada kemajuan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur juga mendorong ekosistem baru yang terbentuk lewat pembangunan internet hingga ke desa. Bila dahulu internet hanya bisa dimanfaatkan di sebagian wilayah, kini orang bisa dengan mudah menggunakan internet yang telah sampai ke desa-desa. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, programming, animasi, video editing, hingga jualan online banyak bermunculan dari desa.

Keberadaan internet tidak hanya membuat slogan Cintai Produk Indonesia sekadar kata pemanis bibir, melainkan penerapannya juga kini begitu nyata. Banyak anak muda yang bangga mencicipi produk Indonesia, mulai dari makanan, minuman seperti kopi, sepatu, hingga pakaian. Tidak hanya itu, banyak selebgram hingga seleb TikTok yang kini membuka ruang endorse gratis untuk beberapa produk lokal.

Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tak bisa dibantah, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Serangkaian mega proyek infrastruktur yang dihadirkan menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Sebagai contoh, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil.

“Legacy Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya memudahkan akses transportasi komoditi dalam perdagangan,” kata Sarjan Tahir, Anggota Dewan Pakar Pemenangan Prabowo-Gibran, kepada SINDOnews, Kamis (10/10/2024).

Sarjan berkeyakinan, capaian-capaian positif pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ke depan akses jalan yang terkoneksi dengan sentra produksi di pedesaan dan kabupaten/kota ini akan lebih ditingkatkan agar daya saing produk bisa lebih baik,” ujar Sarjan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Pandutani Indonesia (Patani).

Kehadiran infrastruktur tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain berdampak pada sektor transportasi, pembangunan infrastruktur juga memacu kemajuan pada sektor-sektor lainnya seperti energi, telekomunikasi, air dan lain sebagainya. Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Investasi sektor swasta juga telah meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di Indonesia. Ini menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendatangkan modal asing, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar mengakui, banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama dua periode Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke belakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade ini sebagai dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Melihat banyaknya capaian pembangunan insfrastruktur, La Ode meyakini pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dirintis di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. “Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia dikutip dari portal mnctrijaya.com, Kamis (3/10/2024).

Selama ini, ujar La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. “Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kotraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia. Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.

Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan. Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal. “Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung-ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Untuk itu, sambung La Ode, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah. “Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” tandas dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama 10 tahun memerintah Presiden Jokowi telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur mulai di sektor jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, hingga infrastruktur perkotaan dan permukiman.

Rinciannya, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir, yaitu Rp571,38 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun. "Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setara dengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra, Jumat (4/10/2024).

Menurut Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar. Pascapengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan.

Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun. Sedangkan Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yang sebesar Rp246,75 triliun. Adapun capaian pembangunan Kementerian PUPR lewat alokasi anggaran ribuan triliun selama satu dekade tersebut antara lain melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang akan dibangun.

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan. Lalu pembangunan 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 meter (m) pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi. Lalu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

 

Meningkatkan Daya Saing

Tentu diperlukan waktu yang tidak singkat untuk merasakan manisnya buah pembangunan infrastruktur, meskipun bukan berarti tidak ada manfaat sama sekali yang bisa dirasakan dalam waktu singkat. Salah satu manfaat yang sudah dapat dirasakan langsung dari masifnya pembangunan insfrastruktur adalah naiknya peringkat Indonesia pada beberapa indikator ekonomi.

Untuk indeks daya saing nasional, saat ini Indonesia berada pada peringkat 27 berdasarkan IMD World Competitiveness 3 Ranking (2024). Bahkan, dari 67 negara di dunia, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi. Peningkatan indeks daya saing tersebut menjadikan Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Trian Yuserma.

Reformasi kebijakan untuk mendorong percepatan infrastruktur juga telah menaikkan peringkat daya saing, performa logistik, dan angka kemudahan berusaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 menempati urutan kelima yakni sebesar 9,9%.

Peningkatan ini merupakan usaha bersama seluruh stakeholder jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Melalui pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilakukan saat ini terbukti mampu mendukung efektivitas beberapa sektor lainnya seperti pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, pendidikan, dan energi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi terus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan kontraktor dalam negeri. Sebagai wujud nyata penggunaan PDN Kementerian PUPR telah menggunakan 90% bahan material dan peralatan konstruksi dalam proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

Penggunaan PDN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan salah satu wujud nyata Pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga telah membuka lebar lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh proyek PSN adalah lulusan pendidikan vokasi dan politeknik. Itu baru tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, belum termasuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung yang menjadi multiplier effect PSN.

Melansir data dari Kementerian PUPR dan KPPIP Kemenko Perekonomian, pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah orang bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas tingkat pengangguran terbuka dan angka persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama satu dekade ini. 

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan jumlah orang bekerja. Setelah sempat turun selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 juta orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang 3.0 juta orang.

Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19. 

Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka kemiskinan ekstrem yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

 

---