BERITA INDEX BERITA
Wamentan Sudaryono Pastikan Presiden Terpilih Prabowo Lanjutkan Program Pertanian Presiden Jokowi

PENAJAM - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono
memastikan program pertanian yang saat ini tengah berjalan akan dilanjutkan
pada pemerintahan selanjutnya. Kepastian ini disampakan Wamentan usai mengikuti
rapat paripurna terkahir kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota
Nusantara, Kalimantan Timur.
"Komitmen presiden terpilih bapak Prabowo Subianto
jelas, bahwa tadi disampaikan akan melanjutkan program yang sudah berjalan saat
ini dan bahkan program Presiden-presiden terdahulu," ujar Wamentan
Sudaryono, Minggu, 15 September 2024.
Dengan demikian, kata Wamentan Sudaryono, Presiden terpilih
Prabowo secara tegas ingin membuat Indonesia jauh lebih maju terutama dalam
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka itu, keberlanjutan adalah
sebuah keharusan untuk dilakukan di pemerintahan ke depan.
"Jadi tidak ada lagi istilahnya kita putar haluan dan
seterusnya yang menghambat pembangunan. Karena itu program yang belum selesai
akan diselesaikan terutama beberapa tantangan seperti energi dan pangan,"
kata Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
Sementara itu, pada kesempatan ini Wamentan Sudaryono juga
melaporkan capaian sektor pertanian yang terus mengalami perkembangan pesat. Di
antaranya adalah kenaikan produksi di tengah ancaman el nino dan food estate
yang terus dikerjakan.
"Tadi ada semacam laporan akhir dari masing-masing
Kementerian melaporkan perkembangan kemajuan yang signifikan. Nah di pertanian
capaian-capaiannya kita sampaikan seperti peningkatan produksi di tengah el
nino," Papar Wamentan Sudaryono.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil
seluruh Menteri untuk menghadiri rapat paripurna terakhir pemerintahannya
selama 10 tahun. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi berpesan agar dalam
membuat kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrem terutama
yang menyangkut hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas
yang berpotensi menimbulkan gejolak," jelasnya.
















