Dirut Patani Sarjan Tahir (tiga kiri) bersama Ketua Dewan Pembina IFS Amirullah (kiri) dalam kesempatan diskusi di Kantor Pusat Patani, Gedung Smesco, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024).

JAKARTA – Menjelang pergantian kepemimpinan nasional, salah satu isu yang santer dibicarakan masyarakat Tanah Air saat ini adalah soal ketahanan pangan, terutama program makan bergizi yang bakal digulirkan pemerintahan mendatang.

Isu ini pula yang kemudian mencuat dalam pertemuan antara Pandu Tani Indonesia (Patani) dan Indonesia Food Share (IFS), di Kantor Pusat Patani, Gedung Smesco, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024). Patani dengan programnya Kampung Patan bersama IFS dalam programnya “Gerakan Berbagi Pangan Dunia” siap berkolaborasi dan bekerja sama dalam isu ketahanan pangan.

Direktur Utama (Dirut) Patani Sarjan Tahir mengaku sangat antusias bisa berkolaborasi dengan IFS. Sarjan mengungkapkan, Patani dalam programnya Kampung Patani bersama jaringan dan anggota komunitasnya, selama ini telah mengambil peran di bagian hulu sampai hilir dalam hal ketahanan pangan.

Maka itulah, kata Sarjan, Patani dengan 15 Kanwil dan 1.200 anggotanya yang tersebar di berbagai daerah bahkan sampai luar negeri, sangat mendukung program makan bergizi yang akan digulirkan pemerintahan mendatang dan mendorong terbentuknya Badan Gizi Nasional.

“Muaranya ini kan tercukupinya pangan serta asupan gizi generasi anak bangsa. Jadi bukan hanya akses pendidikan tinggi yang terbuka luas, namun akses pemenuhan gizi yang mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi generasi Indonesia Emas di masa depan," ujar Sarjan.

Selain memaparkan tentang program Kampung Patani, dalam kesempatan itu, Sarjan juga menyampaikan sejumlah program strategis lainnya yang telah dilakukan Patani, terutama program pendampingan terhadap masyarakat kecil, kalangan petani, nelayan dan pelaku UMKM.

“Patani juga menghadirkan aplikasi belanja produk pertanian bernama Sibejajo dan koperasi Indokopat, reboisasi, pendirian food estate komoditas jagung di Sumatera Selatan dan Lampung, aplikasi donasi pohon, perdagangan karbon, hingga pendirian kantor cabang Patani di luar negeri,” tutur Sarjan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IFS, Amirullah yang akrab disapa Ko Amir mengatakan, pihaknya selama ini juga konsisten dan fokus di urusan pangan, dengan berbagi makanan gratis kepada kalangan masyarakat tidak mampu dalam banyak program yang digulirkannya. “Program makan bergizi yang akan digulirkan pemerintahan mendatang selaras dengan program IFS dalam gerakan berbagi pangan dunia,” kata dia.

Ko Amir menyampaikan, Gerakan Berbagi Pangan Dunia yang dideklarasikan pada 17 Agustus 2020 dengan spirit “Merdeka dari Kelaparan”, kini telah berbadan hukum yayasan dan semakin menajamkan karakter gerakannya dari food bank menjadi food share dalam program bernama Indonesia Food Share (IFS).

Dalam setiap programnya, IFS berupaya melibatkan partisipasi publik, membangun ekosistem kepedulian sosial terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi ini.

“Kita berbelanja makanan di UMKM, kemudian membagi-bagikan makanan kepada mereka yang kekurangan dan membutuhkan makanan. Di masa resesi seperti ini, bahaya yang paling rentan dialami warga miskin adalah kelaparan," tutur Ko Amir.

Diketahui, saat pandemi Covid-19, IFS bersama perusahaan ekspedisi JNE berkolaborasi dalam aksi filantropi, dengan membagikan ribuan paket makanan di daerah Jawa Barat. IFS juga yang membuat shelter dan outlet di sejumlah daerah untuk memudahkan pendistribusian makanan gratis.

Tentang Kampung Patani

Kampung Patani yang berpusat di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat diresmikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2021. Dikomandoi Marsda (Purn) Gutomo, Kampung Patani Cimande ini sebagai Pentagon atau Pusat Pengendali Nasional (PPN) Kampung Patani, berfungsi untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kampung Patani di seluruh Indonesia.

Selain PPN Kampung Patani di Cimande, ada empat Kampung Patani lainnya di daerah yang saat itu secara bersamaan ikut di-launching, yakni di Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Maros, Sulawesi Selatan; Ternate, Maluku Utara; Malinau, Kalimantan Utara; dan di Bangka Belitung. Kemudian, secara cepat berdiri Kampung Patani lainnya di sejumlah kota/kabupaten, bahkan hingga di pelosok-pelosok desa. Para petani baik secara kelompok maupun perorangan, juga berebut untuk mendirikan Kampung Patani.

“Kampung Patani ide brilian untuk mengeksplorasi dan mengetahui langsung apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah. Kelompok masyarakat ini, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM tentunya butuh perhatian, dan ini menjadi tugas kita bersama untuk membantu mereka yang membutuhkan,” kata Komandan PPN Kampung Cimande, Marsda (Purn) Gutomo.

“Konsep Kampung Patani akan menjadi luar biasa dan riil jika dilakukan bersama-sama. Membangun semangat, berkolaborasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing,” imbuh Gutomo.

Secara lebih utuh, Kampung Patani adalah konsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

Adapun model atau bentuk Kampung Patani, nantinya disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kearifan lokal kawasan setempat serta memerhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya, dan ekonomi, antara lain: Kampung Patani berbasis Kehutanan Sosial, Kampung Patani berbasis Perkebunan, Kampung Patani berbasis Tanaman Pangan, Kampung Patani berbasis Tanaman Hortikultura, Kampung Patani berbasis Peternakan, Kampung Patani berbasis Perikanan/Kelautan, dan Kampung Patani berbasis Koperasi dan UMKM.

Banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat. Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan).

Pada aspek ekonomi, Kampung Patani ini nantinya menjadi sumber kesejahteraan dan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi. Juga sebagai sumber pangan masyarakat sekaligus sumber pendapatan negara. Adapun aspek sosialnya, tumbuhnya masyarakat yang mandiri dan berkarakter, berkembangnya budaya hidup yang peduli lingkungan (green economy). Sementara di aspek politik, penggalangan komunitas petani, nelayan, UMKM lebih mudah terjangkau oleh giat Kampung Patani.

Suatu kawasan pedesaan, pesisir, bahkan perkotaan dapat diusulkan menjadi Kampung Patani, dan tentunya ada sejumlah kriteria, salah satunya jika suatu kawasan itu memiliki kelompok petani/peternak/nelayan dan/atau koperasi, dan UMKM yang melakukan usaha budidaya/usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, perhutanan sosial serta usaha pengolahan dan pemasarannya.

“Kampung Patani juga ikut menggairahkan perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat terpacu untuk berusaha, mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Tidak hanya di bidang pertanian, tapi semuanya, termasuk produk-produk UMKM,” pungkas Gutomo.