JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak akan memberi toleransi bagi siapa saja pengusaha maupun pegawai di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi. Mentan ingin, cara-cara kotor seperti itu tak lagi terlihat di institusi pertanian.

"Tidak boleh ada pengusaha maupun pegawai kementan yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu saya pastikan pecat dan copot. Jadi jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan," ujar Mentan usai menghadiri sosialisasi program perluasan areal tanam padi melalui optimasi lahan rawa di kantor pusat kementan, Senin, 1 April 2024.

Mentan mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus pada pengerjaan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam mengejar dan meningkatkan produksi yang sempat turun akibat cuaca buruk el nino. Karena itu, semua yang berkaitan dengan pengadaan baik alsintan maupun pupuk harus dijaga bersama-sama.

"Pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk dan seterusnya jangan lagi ada yang dipersulit. Ingat pengusaha juga bagian dari kita sehingga masalah perizinan dan segala macamnya harus disederhanakan supaya bisa cepat karena kita harus kejar tanam," katanya.

Diceritakan Mentan, ketegasan terhadap praktek tindak pidana pernah dia lakukan sewaktu periode Jokowi pertama. Waktu itu, dia bahkan memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee. Mentan juga mengaku telah menggiring para pengusaha ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol dengan mafia.

"Zaman dulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2016. Jadi sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional," katanya.

Terakhir, Mentan menegaskan kebijakan pemecatan ataupun pencopotan sudah di depan mata bagi mereka yang tetap nakal terhadap sektor pertanian. Apalagi saat ini kementan telah memiliki pengawas Internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, Jenderal polisi bintang 3 yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kita bisa melakukan akselerasi tanam," jelasnya.