JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) Pandutani Indonesia (Patani) Sarjan Tahir menyambut baik janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menaikkan dana desa, jika total 75.259 kepala desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Sarjan, selama ini perhatian Pemerintah terhadap kemajuan desa sudah sangat baik dan mesti diapresiasi. “Dua periode pemerintah Presiden Jokowi sangat serius memajukan desa, terbukti dengan terus dinaikkannya dana desa. Ke depan, jika dana desa dinakkan lagi, tentu hal ini sangat positif,” kata Sarjan di Jakarta, Kamis (18/1/2023).

Sarjan menegaskan, organisasi Patani yang dipimpinnya siap mengawal program pemerintah yang pro rakyat. “Apalagi selama ini, organisasi Pandutani memang fokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil lainnya,” ujar Sarjan yang juga Caleg dari Partai Demokrat dapil Sumsel 1.

Diketahui, dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, pekan kemarin, Presiden Jokowi mengatakan dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya, dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, dan akuntabilitasnya juga baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kades untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan kepada masyarakat langsung, tidak keluar dari level desa.

"Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa. Sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa," tutur Presiden didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, pekan kemarin.

Pemerintah sendiri secara serius mengawasi pemanfaatan dana desa yang diluncurkan sejak 2015 lalu dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya Kemendes PDTT. Semua tindak penyelewengan atau penggunaan dana desa yang menyalahi aturan ditindak secara tegas.

Pemanfaatan dana desa dapat berupa infrastruktur fisik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan.

Di kesempatan yang sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menambah jumlah dana desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan. 

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim, hal ini sekaligus bukti bahwa desa dapat dipercaya untuk mengalokasikan secara langsung dana yang diturunkan pemerintah. "Bagus dan memang sudah lama digulirkan Pak Jokowi untuk menambah dana desa kalau pemanfaatannya bagus," jelas Gus Halim, sapaan akrabnya.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan. Dana desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," imbuhnya.

 Program Kampung Patani

Sementara itu, terkait program kemajuan desa, Dirut Pandutani Indonesia Sarjan Tahir mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya sudah lama hadir dengan paradigma ingin menggerakkan ekonomi desa dan mewarnai kebijakan yang prorakyat khususnya di sektor pangan, lingkungan/energi, dan UMKM. Pandutani hadir sebagai solusi kebijakan pertanian nasional, maka perlu kolaborasi dengan banyak pihak terutama pemerintah.

“Seluruh elemen pengurus Pandutani juga punya potensi untuk hadir memanfaatkan momentum baik ini, bersama-sama menata bangsa ke depan,” kata Sarjan.

Sarjan menjelaskan, salah satu program prorakyat yang sudah digulirkan oleh pihaknya yakni Kampung Patani. Program ini berkonsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut. 

Adapun model atau bentuk Kampung Patani, disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kearifan lokal kawasan setempat serta memerhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya, dan ekonomi, antara lain: Kampung Patani berbasis Kehutanan Sosial, Kampung Patani berbasis Perkebunan, Kampung Patani berbasis Tanaman Pangan, Kampung Patani berbasis Tanaman Hortikultura, Kampung Patani berbasis Peternakan, Kampung Patani berbasis Perikanan/Kelautan, dan Kampung Patani berbasis Koperasi dan UMKM.

“Banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat. Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan),” papar Sarjan.

Pada aspek ekonomi, Kampung Patani ini nantinya menjadi sumber kesejahteraan dan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi. Juga sebagai sumber pangan masyarakat sekaligus sumber pendapatan negara. Adapun aspek sosialnya, tumbuhnya masyarakat yang mandiri dan berkarakter, berkembangnya budaya hidup yang peduli lingkungan (green economy). Sementara di aspek politik, penggalangan komunitas petani, nelayan, UMKM lebih mudah terjangkau oleh giat Kampung Patani.

“Suatu kawasan pedesaaan, pesisir, bahkan perkotaan dapat diusulkan menjadi Kampung Patani, dan tentunya ada sejumlah kriteria, salah satunya jika suatu  kawasan itu memiliki kelompok petani/peternak/nelayan dan/atau koperasi, dan UMKM yang melakukan usaha budidaya/usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, perhutanan sosial serta usaha pengolahan dan pemasarannya,” tandas Sarjan.