JAKARTA - Debat putaran pertama calon Wakil Presiden pada jumat, 22 Desember 2023 menunjukkan bahwa pilihan ekonomi Indonesia ke depan tampaknya masih akan tetap berkutat pada model ekonomi ekstraktif yang akan semakin menambah beban kerusakan lingkungan dan kerentanan menghadapi krisis iklim.

Pada debat yang mengusung berbagai topik mulai dari ekonomi, keuangan, pajak, infrastruktur hingga perkotaan tersebut, ketiga kandidat memiliki kesamaan perspektif untuk mendorong penguatan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), perluasan kawasan perkotaan, dan pelonggaran regulasi demi kemudahan investasi sebagai jalan mencapai pertumbuhan ekonomi.

Ketiga cawapres gagal menunjukkan problem-problem nyata dari ekonomi ekstraktif yang selama puluhan tahun dipraktekkan di Indonesia dan alih-alih menghasilkan perbaikan ekonomi, namun justru semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Fakta menunjukkan bahwa model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan krisis iklim akibat tingginya lepasan emisi ke atmosfer, konflik sosial, perampasan ruang hidup rakyat dan melipatgandakan bencana ekologis yang mengancam ekonomi dan keselamatan rakyat, serta menyempitnya ruang demokrasi dengan tingginya kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Selama dua puluh tahun terakhir, emisi sektor energi di Indonesia telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan permintaan energi. Dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia.

Hilirisasi pertambangan mineral kritis seperti nikel juga menyebabkan deforestasi hingga 25.000 hektar dalam 20 tahun terakhir dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan mencapai 765.237 hektar yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO2.

Ekonomi yang didukung paket kebijakan pro ekstraktivisme ini juga menyebabkan menyempitnya ruang-ruang demokrasi, UU Minerba misalnya telah digunakan untuk menyeret setidaknya 58 orang ke dalam proses hukum sepanjang 2019-2022 hanya karena penolakan mereka terhadap aktivitas pertambangan.

Dampak Buruk Proyek Strategis Nasional

Selama hampir satu dekade terakhir, perluasan PSN telah terbukti dan melanggengkan krisis lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Pengembangan PSN di Maluku Utara, khususnya hilirisasi nikel, telah terbukti memporakporandakan pulau-pulau kecil. Masyarakat yang hidup di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Desa Kawasi, wilayah pesisir dan lautnya telah mengalami pencemaran berat akibat aktivitas pertambangan sehingga potensi perikanan tangkap menurun sangat drastis.

Saat ini mereka dipaksa pindah dari desanya karena berada dalam areal pertambangan nikel. Tiga desa lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu Desa Lelilef, Desa Gemaaf dan Desa Sagea, akan bernasib sama dengan desa Kawasi karena ketiga desa tersebut masuk dalam pengembangan infrastruktur industri pertambangan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP).

Pengembangan PSN Nusa Tenggara Barat, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga terbukti melanggengkan kemiskinan masyarakat dan perempuan pesisir. Tak sedikit masyarakat lokal yang dipaksa pindah karena tanahnya ditetapkan sebagai wilayah ekonomi khusus, termasuk untuk pembangunan sirkuit.

Lalu, Proyek Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak di Jawa Tengah terbukti menghancurkan kawasan mangrove dan mempercepat tenggelamnya desa-desa pesisir di Pantai Utara Jawa Tengah. Padahal, mangrove selalu dijadikan alat diplomasi iklim dalam setiap forum internasional oleh Presiden Jokowi.

Di Sulawesi Selatan pembangunan Makassar New Port (MNP), yang pasir lautnya diambil dari wilayah perairan Spermonde telah menyebabkan kerusakan wilayah tangkapan nelayan tradisional. Sampai saat ini, lebih dari 70 persen masyarakat di Pulau Kodingareng harus keluar pulau mencari pekerjaan karena lautnya sudah hancur.

Proyek MNP dan pertambangan pasir Laut yang merupakan PSN telah melanggengkan kerusakan dan kemiskinan masyarakat dan perempuan pesisir. Di Kepulauan Riau, ambisi pengembangan PSN di Pulau Rempang akan memaksa ribuan masyarakat lokal tergusur dari ruang hidupnya yang selama ini telah diwariskan oleh nenek moyang mereka selama ratusan tahun.

Berbagai dampak dari PSN tersebut menggambarkan betapa pembangunan infrastruktur skala besar tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, namun hal tersebut justru memicu kemiskinan, kerusakan lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat pada dampak krisis iklim.

Ibu Kota Negara Baru atau 40 Kota Baru Setara Jakarta?

Pada pembahasan mengenai Ibu Kota Negara (IKN), dua kandidat Cawapres yaitu Gibran Rakabuming dan Mahfud MD menunjukkan dukungan pada proyek tersebut. Gibran menyebut IKN sebagai simbol pemerataan ekonomi nasional dan dibangun dengan hanya menggunakan 20 persen dari APBN.

Sementara Mahfud MD menyatakan dukungan pada IKN sebagai warisan dari periode pemerintahan Jokowi. Dia mengkritisi pada setidaknya dua hal, penggunaan APBN pada proyek IKN dan penguasaan lahan skala besar oleh segelintir orang di wilayah IKN. Menurut Walhi, proyek IKN adalah proyek yang bermasalah, baik secara sosial, ekologis maupun secara yuridis.

Pemindahan ibu kota tidak menjawab masalah sosial dan lingkungan hidup di Jakarta dan pun tidak menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Proyek ini justru memberi karpet merah pada segelintir korporasi yang menguasai tanah skala besar pada lahan IKN. Sementara penggunaan APBN dalam pembangunan IKN yang dilegitimasi oleh UU IKN kontradiktif dengan janji Jokowi yang tak akan membebani APBN pada proyek IKN.

Sementara salah satu Cawapres, Muhaimin Iskandar, menyampaikan kritik terhadap pembangunan IKN yang akan menggunakan APBN hingga sekitar 500 triliun rupiah. Menurut Muhaimin, besarnya anggaran tersebut dalam dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan sekolah di Kalimantan.

Dia menyebut akan membangun 40 kota baru setara Jakarta. Pernyataan mengenai 40 kota baru tersebut menurut Walhi sangat problematis dan menunjukkan kegagalan dalam memahami masalah-masalah perkotaan.

Ketimbang berambisi membangun kota-kota metropolitan baru, seharusnya kandidat terpilih berusaha menciptakan perkotaan yang humanis dan inklusif seperti melalui pembangunan sistem transportasi publik, hunian layak dan terjangkau, penyediaan sanitasi, air, dan pengelolaan sampah yang baik, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Perkotaan juga tidak boleh dilihat hanya sekedar gedung pencakar langit, namun juga menyoal hak atas kota bagi warganya.

Apa Lagi yang Masih Luput Dalam Debat Ini?

Sama seperti debat calon Presiden sebelumnya pada tema hukum, ada beberapa hal penting yang luput dibahas pada debat tema ekonomi para calon Wakil Presiden ini. Hal krusial terkait bagaimana APBN dan anggaran negara lainnya (cth: BUMN) dipergunakan dan dari mana sumber pendanaannya.

 Ugal-ugalan penggunaan APBN dan sumber pendanaan dari utang yang cukup besar mengancam kesehatan fiskal kita, dan dapat membuat indonesia masuk dalam jebakan utang yang lebih dalam. Pembiayaan di luar APBN lainnya seperti pada BUMN yang seringkali menjadi beban keuangan yang harus ditanggung oleh negara perlu jadi perhatian publik.

Di luar kasus-kasus yang telah muncul ke permukaan seperti kasus Garuda Indonesia (PT GIA) dan PT Waskita, masih banyak lagi masalah BUMN yang kemudian membuat negara mengeluarkan uang besar untuk menanganinya. Para kandidat Wakil Presiden juga tidak memberi kejelasan arah pembangunan ekonomi rendah karbon sebagaimana sering dikutip dalam program-program negara.

Menariknya lagi penggunaan Carbon Capture Storage (CCS) yang sempat diungkap dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa para calon wapres ini belum memahami bahwa teknologi ini hanya solusi palsu dalam mengatasi pemanasan global dan krisis iklim.

Bahkan Badan Energi Internasional menyebut "Sejarah CCUS sebagian besarnya adalah harapan yang tidak terpenuhi". Bergantung pada teknologi gagal yang justru memperpanjang umur penggunaan energi fosil adalah langkah mundur kita untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim.

Walhi mendorong perubahan signifikan ekonomi Indonesia dari corak ekstraktif menuju ekonomi regeneratif sebagaimana yang kami tuangkan pada Ekonomi Nusantara. Praktik Ekonomi Nusantara memiliki empat nilai pengikat: (1) hubungan sejarah; (2) hubungan dengan lanskap ekologis; (3) praktik ekonomi yang tidak destruktif; dan (4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.

Semangat swakelola, berelasi baik dengan alam, komunalisme, dan praktik skala kecil adalah kekuatan utama ekonomi di masyarakat. Praktik ekonomi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal ini sesungguhnya begitu berbeda dari praktik ekonomi ekstraktif yang selama ini berjalan.

Pemilihan pada ekonomi ekstraktif di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, hanya akan berakhir pada perluasan krisis sosial-ekologis dan peningkatan kerentanan menghadapi krisis iklim.