JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) Pandutani Indonesia (Patani) Sarjan Tahir menguji elektabilitasnya di pemilihan calon legislatif (caleg) tahun 2024 mendatang.

Jika kebanyakan para caleg berebut nomor urut atas, namun Sarjan yang maju lewat Partai Demokrat (PD) dan berlaga di daerah pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan (Sumsel), dengan pede-nya mengusung omor urut buntut, yakni No 8.

“Kalau nomor urut atas tidak terpilih itu bisa stres. Dan jika nomor urut paling bawah alias buntut bisa meraih suara terbanyak dan menang, itu baru luar biasa. Inilah yang mau saya uji, karena pemilih sudah cerdas, paham dengan siapa yang sudah berbuat dan yang baru mau berbuat,” kata Sarjan dalam bincang santai di kantornya di Jakarta, belum lama ini.

Sarjan kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) pusat Partai Demokrat, sebuah jabatan prestisius yang tentu tak sembarang orang bisa mendudukinya. Dan tentu wajar jika muncul pertanyaan, kenapa sekelas Ketua Wantim hanya dapat nomor urut buntut pencalegan dari partainya?

Atas pertanyaan ini, dengan santai Sarjan menjawab, bahwa jabatan bukanlah satu-satunya ukuran integritas seseorang, dan menjadi caleg bukan satu-satunya jalan untuk mengabdi kepada partai, lebih luas lagi negara Indonesia.

“Paling penting bagaimana kita menerima kepercayaan dari partai dan menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, berjuang untuk partai, lebih luas lagi untuk memajukan Indonesia,” kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Sumsel dan anggota DPR RI ini.

Merajut Potensi Desa, Merebut Pasar Dunia

Diketahui, kiprah Sarjan Tahir yang juga dikenal dengan inisial ST sudah tidak diragukan lagi. Ketokohan ST, terutama di percaturan politik Tanah Air, tak lepas dari dukungan masyarakat kecil terutama petani dan nelayan serta pelaku UMKM.

Kepedulian ST terjadap petani dan nelayan bukan tanpa alasan. Terlebih sudah sejak dulu sampai sekarang, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini memang terlibat aktif di lembaga atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan, termasuk pelaku UMKM.

Di antaranya, ST pernah menjabat Ketua Harian di kepengurusan pusat Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI), dan sampai sekarang ST juga menjabat Direktur Utama Pandutani Indonesia (Patani) Pusat.

ST pula yang menginisiasi berdirinya Patani, sebuah organisasi nirlaba yang memperjuangkan nasib rakyat kecil, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Makanya tak heran, jika sosok ST sudah begitu melekat di kehidupan rakyat kecil.

Pada akhirnya, para petani dan nelayan ini pula yang turut memberikan dorongan, agar ST maju pencalegan pada 2024. Ini supaya ST bisa mewujudkan mimpi besar masyarakat kecil yang sejahtera dan berkeadilan, dengan menggulirkan program ‘Merajut Potensi Desa, Merebut Pasar Dunia’.

“Desa harus diprioritaskan sehingga pembangunan akan merata dan tidak hanya terpusat di kota saja. Jika itu terwujud, maka desa akan maju dan ekonomi akan berjalan dengan baik,” tegas ST.

Gagas Kampung Patani

Program stategis lainnya yang dilakukan Sarjan bersama organisasi yang dipimpinnya (Pandutani Indonesia) adalah membuat Kampung Patani di seluruh Indonesia. Adapun Pusat Pengendali Nasional (PPN) Kampung Patani terletak di Desa Cimande, Jawa Barat, berfungsi untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kampung Patani di seluruh Indonesia.

Kampung Patani ide brilian untuk mengeksplorasi dan mengetahui langsung apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah. Kelompok masyarakat ini, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM tentunya butuh perhatian. Makanya konsep Kampung Patani ini akan menjadi luar biasa dan riil jika dilakukan bersama-sama. Membangun semangat, berkolaborasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Secara spesifik, Kampung Patani adalah konsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

Adapun model atau bentuk Kampung Patani disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kearifan lokal kawasan setempat serta memerhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya, dan ekonomi, antara lain: Kampung Patani berbasis Kehutanan Sosial, Kampung Patani berbasis Perkebunan, Kampung Patani berbasis Tanaman Pangan, Kampung Patani berbasis Tanaman Hortikultura, Kampung Patani berbasis Peternakan, Kampung Patani berbasis Perikanan/Kelautan, dan Kampung Patani berbasis Koperasi dan UMKM.

Banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat. Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan).

Pada aspek ekonomi, Kampung Patani ini nantinya menjadi sumber kesejahteraan dan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi. Juga sebagai sumber pangan masyarakat sekaligus sumber pendapatan negara.

Adapun aspek sosialnya, tumbuhnya masyarakat yang mandiri dan berkarakter, berkembangnya budaya hidup yang peduli lingkungan (green economy). Sementara di aspek politik, penggalangan komunitas petani, nelayan, UMKM lebih mudah terjangkau oleh giat Kampung Patani.

“Suatu kawasan pedesaaan, pesisir, bahkan perkotaan dapat diusulkan menjadi Kampung Patani, dan tentunya ada sejumlah kriteria, salah satunya jika suatu kawasan itu memiliki kelompok petani/peternak/nelayan dan/atau koperasi, dan UMKM yang melakukan usaha budidaya/usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, perhutanan sosial serta usaha pengolahan dan pemasarannya,” tandas Sarjan.