Deputi DKK Thanon Aria Dewangga didampingi Asdep Naster Yuyu Mulyani serta Penerjemah Ahli Madya Rahmi Yuliastri berbincang dengan narasumber DKT “Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital”, Jumat (21/07/2023), di Bogor, Jawa Barat. (Foto: Humas Setkab/Oji)

JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Asdep Naster) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema “Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital”, Jumat (21/07/2023), di Bogor, Jawa Barat.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Setkab, Thanon Aria Dewangga menyampaikan, di tengah era digital saat ini surat masih menjadi alat diplomasi yang digunakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya adalah surat terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-23 dan Olimpiade.

“Presiden tidak hanya sering memberikan surat kepada kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi juga kepada kepala-kepala organisasi internasional, contoh Presiden FIFA [Federasi Sepak Bola Internasional], IOC [Komite Olimpiade Internasional], kemudian ada juga beberapa organisasi-organisasi lain,” ujar Thanon.

Diplomasi melalui surat tersebut, kata Thanon, saling melengkapi dengan upaya diplomasi lain yang dilakukan Presiden, seperti megaphone diplomacy yang dilakukan melalui sedia digital.

“Misalnya pada saat beliau [Presiden Jokowi] melaksanakan jamuan santap siang kenegaraan dengan Raja Arab Saudi. Sebelum santap siang beliau nge-vlog bersama Raja Arab Saudi. Itu memang mendapatkan apresiasi yang sangat baik yang sangat positif bagi penggiat-penggiat media,” ujarnya.

Thanon pun berharap semua pihak yang terlibat dalam penyiapan surat presiden mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan tradisi yang ada.

“Kita perkuat komitmen kita untuk tetap mengakar pada masa lalu kita karena tradisi surat-menyurat itu sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu,” kata dia.

“Kemudian kita juga harus melihat masa kini, kondisi dan juga situasi yang terjadi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan kita juga harus bisa memprediksi ke depan kira-kira fenomena apalagi yang harus kita hadapi sehingga kita nanti tidak tergagap gagap pada saat menghadapinya,” sambungnya.

Sebelumnya, Asdep Naster Yuyu Mulyani dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan DKT ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para penyiap naskah presiden mengenai peran penting surat presiden dalam membangun dan memperkuat hubungan diplomatik, kerja sama, dan persahabatan dengan negara sahabat dan organisasi internasional.

“Para penyiap naskah presiden diharapkan dapat memahami dengan baik dan mampu mengejawantahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia tanpa mengesampingkan point of intimacy dengan penerima surat, ” ujar Yuyu.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Didik Eko Julianto dari Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta Abdul Malik Gismar, pengajar pada Paramadina Graduate School of Communication, Jakarta.

Turut hadir dalam DKT, antara lain, perwakilan dari Kementerian Koordinator Kemlu Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Setkab.