JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur salah satu hal penting dan harus dilanjutkan termasuk infrastruktur perdesaan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetapi, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini.

"Mengapa perlu perubahan dan perbaikan? Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan, dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta, juga sebuah pilihan,” kata AHY pada Pidato Politiknya, Jumat (14/7).

Jika pun harus berutang, lanjut AHY, utang itu bukanlah komponen paling besar. “Ukur kemampuan keuangan kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” jelasnya.

“Ketiga, pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor; antara nasional dan daerah; serta antara kota dan desa. Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” sambung AHY.

AHY juga menyinggung akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. “Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per-tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya,” ujar AHY.

“Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu. Jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana; baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan dua juta orang pelajar, ke kampus-kampus terbaik di Indonesia,” ujar AHY penuh semangat.

AHY merasa perlu meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau, dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. “Sekolah-sekolah rusak, madrasah, dan pesantren yang tidak layak, jangan dibiarkan. Harus kita bangun dan perbaiki.

Karena itu, kata dia, hidupkan kembali dan tingkatkan program-program prorakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, selayaknya era pemerintahan Presiden SBY dulu. Seperti program BOS, Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Santri, Beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

“Tingkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha, perlu ditingkatkan, agar lulusan pendidikan, lebih mudah dapat pekerjaan,” lanjutnya.

Akhir-akhir ini banyak permintaan agar skema uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi ditinjau ulang karena sangat memberatkan banyak mahasiswa. Mahalnya biaya UKT disebut merupakan dampak dari berlakunya perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH), yang membuat terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi.