SEMARANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 10 perguruan tinggi bersinergi melakukan percepatan implementasi penangkapan ikan terukur dan kampung nelayan maju, melalui Tri Dharma perguruan tinggi.

“Sinergi dan kolaborasi ini nampak mudah apabila diucapkan, namun kita bisa kikis keraguan itu agar program prioritas penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju dapat terwujud melalui kerja sama ini,” kata Agus dalam siaran resmi KKP, Selasa (11/7/2023). 

Penandatangan kerja sama (PKS) dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Agus Suherman bersama perwakilan 10 perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 9 Juli 2023. 

Ke-10 kampus masing-masing Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FPIK) Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Halu Oleo, Universitas Diponegoro, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Brawijaya, Universitas Khairun, Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Kelautan Buton.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka, kegiatan ilmiah bersama, pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

“Penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton Profesor La Sara menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi ini akan memberikan kontribusi yang besar untuk negeri melalui pengelolaan kelautan dan perikanan.

“Beberapa kegiatan telah kami siapkan salah satunya terkait pengumpulan data dari 25 mahasiswa untuk mendesain penelitian yang dapat mendukung kebijakan KKP, salah satunya kampung nelayan maju,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan identifikasi lanjutan agar program ini dapat dimodifikasi sesuai karakter dan kearifan lokal masing-masing daerah. Program ini juga bisa menjadi lokasi pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.

Senada, Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya yang juga menjadi Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Profesor Maftuch mengatakan saat ini lebih dari 75 institusi dan 150 program studi kelautan dan perikanan tersebar di seluruh Indonesia.

“Potensi yang luar besar ini tentu bisa digarap bersama-sama dengan civitas akademika yang sejalan dengan program merdeka belajar-kampus merdeka,” ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP memiliki lima program untuk mewujudkan ekonomi biru.  Yaitu, penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dan masyarakat.