JAKARTA - Korlantas Polri mengusulkan agar pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dihaps. Alasannya, karena hal itu tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara dalam hal ini pajak kendaraan.

Belum lagi pajak progresif membuat banyak masyarakat tidak jujur terhadap identitas kepemilikan kendaraannya. Akibatnya, polisi kesulitan melakukan identifikasi apabila terjadi suatu hal.

Orang yang mau mobil tiga, empat, biar saja. Tidak usah di progresif karena ya faktanya kemarin terjadi. Ketika kami bicara dengan Bu Nicke (Dirut) Pertamina untuk menghitung subsidi, ada orang yang secara catatan harus dapat, tapi dia punya mobil Alphard, ujar Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi dikutip dari laman NTMC.

Hal itu disampaikan Irjen Firman Shantyabudi saat rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (5/7).

Kakorlantas juga menyoroti dampak dari pajak progresif yang membuat pemilik kendaraan \'menitip\' kendaraannya ke orang lain hanya untuk menghindari pajak progresif.

Ini kan repot (kalau mobil tersebut terkena ETLE atau sanksi lainnya), lanjut Firman.

Ia menyebut, Direktur Penegakan dan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan pernah menemukan kejanggalan akan hal tersebut. Di mana, dalam data registrasi kendaraan bermotor, hampir 30 persen bukan atas nama pemilik aslinya.

Sehingga sering kali ditemui surat tilang salah alamat ketika diterapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dengan dihapusnya pajak progresif, Firman berharap identitas kendaraan dan pemiliknya bisa terdata lebih baik. Sehingga apabila dibutuhkan konfirmasi atau hal-hal lain yang menyangkut identitas kendaraan bisa tepat sasaran.

Kami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif, kata Firman. KabarOto.com