KAPUAS HULU - Badan Penelitian dan Pengem­bangan (Balitbang) Ka­lbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ibis Pontianak Selasa (6/9). Kegiatan tersebut bertajuk “Ka­jian Kebijakan Strategis Adat Istiadat Kalimantan Barat dalam Pengemban­gan Adat Menuju Desa Mandiri”.

Hadir dalam FGD tersebut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kal­bar, Martinus Sudarno, SH, Kepala Bapeda Ka­bupaten Kapuas Hulu Ambrous Sadau SH MH, Kepala Bapeda Kabupat­en Landak, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Thadeus Yus, SH., M.P.A (Pakar Hukum Untan).

Selain itu ada Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar Ir. Jakius Sinyor, Institute Dayakologi Giring, S.Sos., M.Hum dan lain-lain. Mereka hadir untuk membahas mengenai temuan Tim Peneliti Ba­litbang Kalbar.

Dari FGD tersebut, tim peneliti menyampaikan hasil pengumpulan data mengenai adat istiadat terkait upaya-upaya menjaga ketahanan ling­kungan. Berdasarkan data tersebut, ketahanan lingkungan seperti tidak adanya pencemaran air, udara, tanah, dan limbah di sungai dapat berkem­bang dalam rangka menunjang kemandirian desa di Kalbar.

Penanggungnjawab Tim Peneliti sekaligus Kepala Balitbang Kalbar Dr. Herkulana Mekarryani S, M.Si melalui anggota menjelaskan, untuk daerah studi ka­sus kali ini Balitbang Kalbar memilih Desa Batu Lintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar yang berjarak 72 km dari Putussibau.

Di sinilah Balitbang Kalbar men­emukan desa yang luar biasa dalam menjaga kelestarian alamnya dan sudah mendapatkan ber­bagai penghargaan. Di­antaranya penghargaan Kalpataru 2019 kategori Penyelamatan Lingkun­gan, Equator Prize dari Program Pembangunan PBB.

Dalam menjaga ke­lestarian lingkungan di desa tersebut, Komuni­tas Dayak Iban Sungai Utik Temenggung Jalai Lintang, membagi zona wilayah pengelolaan ka­wasan hutan adat mer­eka menjadi beberapa bagian. Diantaranya zona konservasi, tidak diizinkan aktivitas pen­ebangan, zona hutan galau atau zona cadan­gan, berfungsi jika di zona pemanfaatan tidak tersedia pohon yang besar untuk keperluan pembangunan rumah. Hutan yang tersedia di zona ini bisa dilaksana­kan tebang pilih.

Untuk zona pemanfaatan, di zona ini dapat dilaksana­kan tebang pilih dan da­pat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, sawah, ladang juga terdapat zona HP, hutan tengkawang dan karet.

“Melalui sistem ini mereka dapat menjaga kelestarian alamnya. Sistem ini juga sudah mendapatkan restu dari pemerintah setempat sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu No 13 Ta­hun 2018 tentang Pen­gakuan dan Perlindun­gan Masyarakat Adat,” jelas.

Usai FGD, Herkulana berharap hasil penelitian ini akan menjadi acuan pemerintah untuk ke de­pannya. Persisnya acuan dalam pengembangan sumber daya dan adat istiadar menuju desa mandiri.