SLEMAN – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani nota kesepakatan mengenai pengembangan dan pemanfaatan ekonomi di DIY bersama dengan sejumlah pimpinan bank yakni Bank Indonesia, BRI, BNI, dan BPD DIY.

Agenda tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY yang digelar di MICC Hall, Alana Hotel, Sleman, Senin (14/09) pagi.

Pada kesempatan yang sama, Sri Sultan juga memberikan Surat Keputusan kepada Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad untuk bertanggungjawab dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Menengah di DIY. Agenda rapat TPID kali ini membahas mengenai strategi pemulihan perekomomian dan upaya stabilisasi harga di DIY saat pandemi COVID-19.

Gubernur DIY yang juga bertindak sebagai keynote speaker menuturkan bahwa pengendalian keseimbangan sektor ekonomi dan kesehatan layaknya seorang kusir andong pemula yang perlu belajar tarik-ulur tali kekang untuk mengendalikan arah dan laju lari sang kuda. Namun demikian, inflasi di satu sisi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Namun, inflasi rendah akibat COVID-19 justru mempersulit stabilitas ekonomi, karena harga komoditas turun dan pendapatan masyarakat juga rata-rata turun drastis. Meski harga murah, tetap tidak terjangkau oleh daya beli. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, pasti disertai penurunan harga, juga menurunkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan,” jelas Ngarsa Dalem.

Ngarsa Dalem melanjutkan, bahwa DIY telah mengalami deflasi per Agustus 2020 sebesar 0.04 persen (month to month/mtm). Deflasi ini terjadi di tengah aktivitas ekonomi yang mulai bergerak, terutama industri pariwisata dan perdagangan ritel. Angka tersebut menjadikan laju inflasi secara akumulatif hingga Agustus 2020 sebesar 0,68 persen (year to date/ytd) iatau 1,64 year on year/yoy) secara tahunan.

Menurut Ngarsa Dalem, kegiatan ekonomi tetap harus bergerak, jika tidak, kita akan mengalami resesi berkepanjangan dengan pertumbuhan ekonomi minus berturut-turut.  Hal ini akan berdampak lebih jauh yakni semakin melemahnya daya beli.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi DIY mengandalkan konsumsi yang amat tergantung dari industri pariwisata dan pendidikan sebagai anchor dari seluruh kegiatan perekonomian di DIY.

Sri Sultan berujar, TPID selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai tugas utamanya, juga harus memikirkan strategi yang mendukung pemulihan ekonomi daerah. TPID juga harus menjaga kecukupan stok pangan, sekaligus mengupayakan kelancaran distribusinya. Selain itu, bagaimana dapat mendukung home industry dan UMKM, agar usahanya dapat hidup kembali.

"Selama ini faktanya industri rumah tangga dan UMKM menjadi basis dan garda terdepan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Dalam kondisi COVID-19 ini, wajar jika mereka mendapatkan bantuan serta berbagai preferensi keringanan dan kemudahan,” ujar Sultan.

Selanjutnya, ukuran keberhasilan TPID bukan lagi dilihat dari tinggi rendahnya inflasi. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana TPID bersama seluruh pemangku kepentingan secara sinergis melakukan kegiatan untuk mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri. Misalnya dengan menggalakkan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan atau lahan kosong sebagai sumber untuk memperoleh bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi.

Sri Sultan kemudian mengatakan bahwa ada baiknya untuk melakukan modernisasi konsep among tani. “Oleh karena itu, kita perlu menyediakan cadangan lumbung pangan yang menciptakan kedaulatan pangan. Maka, modernisasi konsep ámong tani dengan membangkitkan rasa dan menjaga senyawa semangat di tengah kegetiran dan keterbatasan ruang yang kita hadapi. Dukung, sebarkan, dan bagikan langkah ini sebagai Resolusi Pandemi COVID-19. Lawan Corona dengan terus kreatif-berkarya di lahan sendiri,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi awal untuk merealisasikan konsep tersebut, perlu adanya pembangunan aklimatisasi pola sosial untuk menyatukan permasalahan dan solusi dalam satu eco-system ruang pikir yang sama.

"Di masa pandemi ini, kita bersama perlu memotong gerak kerawanan COVID-19, dengan melibatkan setiap “penggerak” tubuh untuk ‘back to nature” pada kesejatian jati diri pada kemandirian dan kedaulatan pangan yang pernah mengimaji mimpi kita sebagai bangsa agraris. Kiranya mimpi ini akan terwujud dalam ujian pandemi ini,” tukas Sultan.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Hilman Tisnawan dalam sambutannya, mengatakan bahwa ekonomi global terkontraksi pada 2020. “Ekonomi global terkontraksi pada triwulan II 2020 dan diperkirakan masih menurun pada triwulan III 2020, sebelum kembali membaik pada triwulan IV 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 akan meningkat, termasuk Indonesia. Hal ini didorong adanya dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara tahun 2020.

Di samping itu, Hilman mengatakan bahwa DIY memasuki resesi dengan pertumbuhan negatif pada dua kuartal berturut-turut. “Daerah pariwisata seperti DIY dan Bali menjadi yang paling terdampak dari berhentinya aktivitas manusia akibat pandemi, Penurunannya hingga mencapai -6,74%. Namun demikian, sektor pertanian justru masih mampu bertumbuh,” jelas Hilman.

Dengan adanya penurunan ekonomi di DIY menyebabkan inflasi yang rendah. Namun demikian, inflasi berpotensi meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi. “Tantangan inflasi di era pandemi adalah permintaan yang masih lemah. TPID perlu menjaga ekspektasi dan mendorong konsumsi, salah satunya dengan digitalisasi,” tambah Hilman.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Drs. Tri Saktiyana, M.M, Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Kulon Progo Sutedjo, Kapolda DIY Irjen Pol. Asep Suhendar, dan Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana. Seluruh peserta rapat diwajibkan untuk menaati prinsip 4M: memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Di akhir kegiatan, dilakukan diskusi panel dengan narasumber Kakanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat M.T Panggabean dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonosmi Indonesia (ISEI) Eko Suwardi yang membahas mengenai perkembangan data kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dari diskusi tersebut, diketahui bahwa wilayah di DIY yang paling banyak menyerap anggaran APBN adalah Kabupaten Kulon Progo, disusul kemudian adalah Kabupaten Sleman. Selain itu, untuk pasar pariwisata di DIY, perlu didorong geliatnya namun tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga hendaknya mendorong geliat perekonomian dengan transaksi digital dan meningkatkan kembali atmosfer Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di DIY.