INDOPOS.CO.ID - Jangan remehkan kekuatan desa. Di Indonesia, terdapat hampir 75 ribu desa yang masing-masing memiliki potensi berbeda-beda. Jika dikapitalisasi dengan benar, niscaya desa akan menjadi kekuatan luar biasa untuk menopang perekonomian tanah air.

Itulah visi yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (PDTT) Eko Sandjojo. Jika melihat dana yang dikucurkan pemerintah, baik pusat dan daerah, setiap tahun total dana yang diturunkan untuk desa mencapai Rp 560 triliun. Dana itu berasal dari Kementerian Desa PDT, kementerian lain serta pemerintah daerah. ’’Dana itu kini kita turunkan secara terkoordinasi sehingga tidak dobel kegiatan,’’ kata Menteri Eko.

Salah satu program prioritas menteri berjiwa entrepreneurs ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Semua dana yang diturunkan ke desa harus berorientasi meningkatkan perekonomian desa.

Dalam sebuah bincang-bincang dengan INDOPOS, Jumat (5/5), menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memaparkan empat program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Diketahui, di masa lalu, dana untuk desa jumlahnya juga tidak sedikit. Namun, karena ego antar instansi, pemanfaatan dana untuk desa menjadi tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Desa pun tetap saja tertinggal dan sulit maju karena berbagai masalah insfrastruktur dan kualitas SDM yang tidak kunjung membaik.

Yang membedakan sekarang adalah, koordinasi antarlembaga untuk program yang berkaitan dengan desa menjadi jauh lebih baik. ’’Tidak ada leading sector, tapi kita sesama menteri selalu koordinasi dan saling membantu,’’ tutur Eko.

Dia mengakui, program kementerian desa output-nya harus dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Ia mendesain pembangunan masyarakat desa akan meningkat pesat dengan program-program yang bersifat entrepreneur. Sehingga, hasil dana bantuan desa tersebut dapat berhasil berlipat ganda.

Menurut pria berkacamata ini, sejak diberikan mandat menteri, secara cepat dia membenahi internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Apalagi kementerian yang terbentuk dari meleburnya tiga kementerian itu banyak mendapat sorotan publik.

’’Pertama saya masuk di sini (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Red), ketika itu kita jadi sorotan. Ya, soal pendamping desa, penyerapan anggaran hanya 69 persen, rangking 78 dari 86 K/ L dan banyak lagi masalah kanan, kiri. Ini tugas berat,’’ ungkapnya.

Menurut pria yang terlihat sangat fit di usia 52 tahun itu, program percepatan pertumbuhan ekonomi desa salah satunya dari penyerapan dana desa. Penyerapan dana desa pada tahun 2015 dan 2016 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Di tahun 2017 ini, menurutnya penyerapan dana desa diprioritaskan untuk percepatan ekonomi desa. ’’Empat  program prioritas tahun ini, kami berharap dana desa hanya menjadi stimulan saja, bukan sumber pendapatan desa,’’ ujar Eko.

Eko menuturkan, sejak awal digulirkan program dana desa (DD) muncul asumsi, desa tidak dapat membangun. Akan tetapi, asumsi itu terbantahkan dengan keberhasilan pembangunan di desa. Tahun 2016 lalu, penyerapan DD berhasil membangun jalan sepanjang 66.880 Km, 511,9 M jembatan, 1.819 unit pasar, 38.184 unit turap atau penahan tanah, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit sara air bersih, 37.368 unit MCK, 14.034 unit sumur resapan, 686 unit embung, 65.988 unit drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 unit PAUD, 3.133 unit poliklinik desa dan 7.524 unit posyandu.

’’Namun itu hanya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, Presiden menginginkan pembangunan desa diprioritaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masayarakat desa,’’ kata Sarjana Elektro dari University of Kentucky, Lexington, AS itu. Besaran dana desa tahun 2017 ini meningkat hingga 60 triliun per tahun, sebelumnya 2016 lalu dana desa sebesar 46,98 triliun. Penerimaan dana desa untuk setiap desa, menurut Eko pun meningkat. Tahun 2017 ini setiap desa berhak 800,4 juta per tahun, tahun sebelumnya hanya 643,6 juta.

’’Tahun ini dana desa cair dua tahap, yakni bulan Mei dan Agustus mendatang. Kami akan memberikan kemudahan kepada daerah dalam membuat laporan, karena ini menjadi syarat untuk pencairan dana desa,’’ katanya. Lebih jauh Eko mengatakan, penyerapan dana desa  harus berdampak signifikan terhadap desa, terutama pada peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Sehingga, dapat mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Untuk mengawal dana desa, kementerian desa merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan pendamping desa.

Untuk memudahkan pendampingan, lanjut Eko pihaknya meluncurkan aplikasi ruang desa. Pasalnya, jumlah pendamping desa masih terbatas. ’’Pilot project baru kita luncurkan di 6 kabupaten/ kota. Ini cukup efisen, karena 1 pendamping desa harus mendampingi 4 desa,’’ ujarnya.

Tahun ini, masih ujar peraih Master of Business Administration IPMI Jakarta itu, dana desa diprioritaskan untuk empat program, yakni: produk unggulan desa (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program embung desa dan pembangunan sarana olahraga desa.

Prukades adalah percepatan pertumbuhan ekonomi di desa dengan mengelompokkan (klasterisasi) desa-desa dengan produk unggulannya. Hal ini, untuk menciptakan skala ekonomi di pedesaan. ’’Jadi setiap kepala daerah wajib fokus dengan produk unggulannya, misalkan saja fokus penanaman jagung, padi atau produk unggulannya lainnya,’’ jelasnya.

Jika produk unggulan tersebut jumlah signifikan dan ketersediaannya kontinyu, maka muda bagi pemerintah membawa investor ke desa. Kendati itu, masalah yang dihadapi desa adalah tingginya angkatan kerja dengan kompetensi rendah. Karena, 60 persen angkatan kerja di desa hanya lulusan SD dan SMP. Untuk menciptakan peluang-peluang kerja di desa, menurut Eko dengan menarik banyak investor ke desa. Sektor yang sangat memungkinkan adalah sarana pascapanen. Karena, sarana ini dapat menekan inflasi sekecil mungkin.

’’Kalau produk bisa fokus, maka hasilnya akan melimpah. Dan ini membutuhkan sarana pascapanen. Dengan itu, harga akan stabil, tidak turun naik. Sehingga inflasi dapat ditekan,’’ kata Eko.

Eko mengatakan, untuk memudahkan Prukades pihaknya secara intens memfasilitasi kepala daerah dengan K/L. Hal ini, untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan desa, selain itu untuk mengurai masalah seperti perizinan, ketersediaan lahan hingga sumber daya manusia(SDM). Dari 44 bupati, menurut Eko 24 bupati berhasil mengembangkan Prukades.

Dicontohkan Eko, Kabupaten Dompu yang berhasil menanam jagung. Sekali panen mampu menghasilkan 250 ribu ton dengan omset 750 M per tahun. Hasilnya mencengangkan. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, hal itu juga mampu menekan angka kriminalitas hingga 60 persen di Dompu. Maka tak heran, dalam pilkada kemarin bupatinya terpilih kembali. Berkat konsistensinya memanfaatkan dana desa sesuai arahan dari Kementerian Desa PDT.

’’Setiap minggu, kita kumpulin bupati, kementerian terkait dan perbankan. Kemudahan izin dari kepala daerah banyak membuat pengusaha ingin investasi pada sarana pascapanen,’’ katanya. Untuk memenuhi keterbatasan air, dikatakan Eko, desa wajib mengalokasikan 200 hingga 500 juta dana desa untuk program embung desa. Dengan program ini, embung dapat mengaliri 100 hingga 400 hektare (ha) lahan pertanian. Sehingga, ada peningkatan panen dari 1,46 persen per tahun menjadi tiga kali per tahun.

’’Akselerasi program Prukades dan embung desa dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Coba saja, kalau di Dompu 1 tahun bisa panen 3 kali sudah berapa pendapatan di sana. Bisa, 2,3 triliun per tahun,’’ tegas Eko.

Selain untuk sarana irigasi, embung dapat dimanfaatkan untuk bidang pariwisata dan bidang perikanan. Tentu saja, bidang perikanan sangat menunjang untuk pemenuhan gizi anak dan masyarakat desa. Karena, sebagai satu negara dengan kekuatan ekonomi 16 dunia, 37 persen balita di Indonesia mengalami stunting (kekurangan gizi). ’’Hasil ikan di embung bisa mensupplai gizi untuk balita,’’ ucapnya.

Dikatakan mantan Dirut PT Sierad Produce ini, untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di desa, kementeriannya secara bertahap meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena, BUMDes dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Dia mencontohkan, keberhasilan BUMDes di Kabupaten Halmahera Barat. Setiap bulannya bisa meraup keuntungan hingga Rp.176 Juta.

Meski demikian, Eko menyadari setiap desa memiliki kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berbeda. BUMDes, menurutnya, perlu memiliki manajemen yang baik. Oleh karena itu, pemerintah menjalin sinergi dengan mendirikan PT. Mitra BUMDesNusantara.

’’PT. Mitra BUMDes Nusantara dimiliki oleh BULOG yang dibantu oleh BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Mereka akan bantu juga pendampingan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga akan disalurkan melalui BUMDes, sehingga manajemennya harus baik agar keuntungan yang diperoleh dapat optimal,’’ ujar dia.

Lebih jauh Eko menegaskan, pihaknya akan menyalurkan subsidi dan hibah melalui BUMDes. Pasalnya, dari beberapa kasus yang belakangan terjadi banyak program subsidi pemerintah yang diselewengkan oleh oknum. Karena, BUMDes dikelola oleh orang-orang lingkungan kepala desa saja.

’’PT Mitra BUMDes Nusantara juga dapat menutup ruang untuk KKN. Karena 51 persen saham milik pemerintah. Jadi jelas pemiliknya yakni pemerintah, bukan perorangan,’’ ujarnya.

Eko menyebutkan, PT Holding Mitra BUMDes Nusantara memiliki PT Holding Mitra BUMDes di kabupaten. Di bawahnya terdiri PT Mitra BUMDes Desa. Dari 18 ribu BUMDes, menurut Eko baru 4 ribu di antaranya yang memiliki keuntungan, sementara sisanya hanya euforia.

Selain itu, Eko juga membidik upaya mengaktualisasi peran pemuda di desa, dikatakan Eko pihaknya tengah memprioritaskan program sarana olahraga desa. Hal ini penting, untuk mencegah angka kriminalitas dan kasus narkoba. Sarana olah raga, menurut Eko menjadi tempat berkumpul masyarakat dan menciptakan keramaian. Tentu saja, ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi desa.

’’Kita akan gelar liga desa. Dengan acara itu, akan ada keramian, ada penonton ada pedagang. Maka akan tumbuh ekonomi desa,’’ katanya.

Terakhir Eko menegaskan, sasaran RPJMN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hingga 2019 mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Hingga saat ini, menurut Eko sedikitnya 11 ribu desa tertinggal telah menjadi desa berkembang dan 7 ribu desa berkembang menjadi desa mandiri. ’’Capaian kami yang lain, opini keuangan kami dari WDP menjadi WTP, sementara dari Kementerian PAN dan RB grade kami naik dari C ke B dan kami juga mendapat penghargaan satya lencana dari Provinsi DKI Jakarta,’’ imbuhnya.

Bagi Eko, pengabdiannya membangun desa dan masyarakat desa adalah sebuah amanah yang dia emban sepenuh hati. ’’Desa adalah potensi besar bagi Indonesia. Membangun desa sama dengan membangun bangsa. Desa maju maka Indonesiapun akan ikut maju,’’ pungkasnya. 

sumber : nasional.indopos.co.id