JAKARTA - Sejumlah kalangan menyatakan pemerintah harus bisa memajukan dan memperkuat sektor pertanian. Upaya itu mesti diawali dengan memperkuat pertanian dasar sehingga bisa beranjak menuju tahap pertanian modern. Sebab, tanpa sektor pertanian yang kuat maka sektor industri pun akan keteteran, dan ekonomi akan melemah.

“Harus diingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Jika petani tidak sejahtera, daya belinya rendah maka mereka tidak bisa membeli barang-barang industri. Akibatnya, ekonomi secara keseluruhan jadi melemah,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Adi Susilo, saat dihubungi, Minggu (1/10).

Dia menambahkan untuk memajukan sektor pertanian, mau tidak mau harus beranjak ke tahapan pertanian modern. Untuk bisa masuk ke tahap itu, syaratnya pertanian dasar sebagai basisnya harus diperkuat lebih dahulu.

“Pertanian dasar dan industri dasar adalah kunci menuju pertanian dan industri modern. Syarat punya pertanian modern adalah pertanian dasarnya harus kuat dulu, baru bisa. Begitu juga kalau ingin sampai ke industri modern,” papar Adi.

Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, juga menekankan bahwa pertanian dasar harus diperkuat. Para produsen pangan hari ini yakni pertanian keluarga mesti diselamatkan sebelum beranjak ke pertanian modern yang padat teknologi dan modal.

“Masalahnya, kalau sekarang pertanian dasar yang ada dimatikan, bagaimana mungkin kita ke arah pertanian modern. Petani beras, tebu, dan jagung harus kita kuatkan,” tukas dia. Saat ini, ungkap Masyhuri, para petani tradisional justru dimatikan dengan berbagai kebijakan yang ironisnya dilakukan pemerintah sendiri.

Contohnya, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pembiaran ekspansi properti yang menggerus lahan pertanian produktif. “Yang paling dasar harus dibenahi dulu. Ciptakan pertanian yang kuat baru ke industri modern,” kata Masyhuri.

Dia mengemukakan teknologi dan modal bisa diperoleh dari pinjaman, tapi pangan yang terus-menerus bergantung pada negara lain sama saja menunggu kematian. Sebab, Indonesia dengan 250 juta penduduk akan sangat berbahaya jika menggantungkan pangan dari pihak lain.

“Kebijakan yang mematikan petani sama saja bunuh diri. Padahal, 40 juta petani yang memberi makan rakyat Indonesia juga merupakan konstituen terbesar pemerintahan saat ini,” tegas Masyhuri.

Asas Keberlanjutan

Adi menambahkan, pembangunan pertanian harus berasas keberlanjutan, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Tanpa kesejahteraan petani maka aspek sosial dan ekonomi akan sulit dicapai.

Sebab, jika petani miskin, bagaimana bisa melanjutkan ke tahap modern yang skalanya lebih besar dan membutuhkan peralatan dan teknologi lebih canggih,” ujar dia. Menurut Adi, pertanian berkelanjutan bisa diwujudkan dengan perencanaan wilayah berbasis potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu.

“Artinya, kebijakan pemerintah daerah juga berperan. Kalau pemda juga mengabaikan pertanian maka petani akan semakin surut. Sudah tidak ada dukungan lagi, mau ke mana mereka,” tukas dia.

Sementara itu, pengamat kebijakan dari Fisip Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam, mengatakan pemerintah perlu diingatkan agar mengutamakan pertanian dasar yang padat karya, sebelum beranjak ke tahap pertanian modern.

“Pertanian modern yang padat modal dan teknologi membutuhkan pendanaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi. Negara berkewajiban membantu dan mendukung petani agar lebih kuat secara finansial dan pengetahuannya agar mampu maju ke tahap pertanian modern,” tegas dia.

Dia menambahkan, kalau melihat struktur masyarakat Indonesia yang sebagian besar di perdesaan, yaitu petani, politik kebijakan dan anggaran harus diarahkan bagi penguatan sektor pertanian.

Konteks negara harus diingatkan demi kepentingan kelompok ini. Pertanian rakyat atau pertanian dasar yang padat karya harus menjadi sasaran politik anggaran pemerintah.

“Bila kebijakan dan anggaran mengabaikan pertanian dasar, lebih mengarah pada kelompok kroni maka sesungguhnya pemerintah sedang melanggar politik etis publik,” tukas Surokim. 

koran-jakarta.com