Bapak Bangsa Indonesia telah memberikan teladan tentang kedekatan dengan petani. Kebijakan pemerintah semestinya tak memusuhi dan menelantarkan nasib petani.

JAKARTA - Bagi negara agraris seperti Indonesia, pemahaman, kedekatan, dan penghayatan seluruh lapisan pemimpin terhadap kehidupan petani merupakan satu kemutlakan. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya maju dan berkembang pesat, tapi juga menjadi pusat aktivitas perekonomian nasional.

Selain itu, bagi Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, kemandirian pangan tidak lagi sebuah keniscayaan, melainkan kemutlakan untuk menjaga kedaulatan dan martabat negara. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para pemimpin untuk tidak dekat dan menyatu dengan petani.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Dr Soetomo Surabaya, Harun Al Rasyid, mengatakan penghayatan para pemimpin dengan kehidupan petani sangat penting bagi terwujudnya kemandirian nasional. “Sangat penting, saya sepakat hal itu sebagai syarat dasar dalam memimpin negara agraris yang bersanding dengan negara industri,” kata dia, saat dihubungi, Jumat (25/8).

Menurut Harun, selama ini sungguh ironis, iklim dan kondisi geografis Indonesia sangat menunjang, namun peluang mengoptimalkan potensi sektor pertanian malah direbut bangsa lain. “Jadi, yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang punya keseriusan ke arah sana. Dengan political will yang jelas, dan jangan sampai instruksi dari atas nanti berbelok di bawah,” tukas dia.

Harun menegaskan seharusnya Indonesia hebat dalam sektor pertanian. Sayangnya, sekarang ini banyak anak-anak petani yang enggan meneruskan usaha keluarga mereka karena kesejahteraan petani merosot akibat minimnya dukungan pemerintah.

“Inilah tugas pemerintah untuk membangkitkan gairah generasi muda menggarap pertanian. Hidupkan sentra-sentra pertanian sesuai potensi masing-masing daerah agar punya nilai tambah. Jangan ironis seperti sekarang, garam saja kita harus impor,” ungkap dia.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengemukakan kunci untuk memajukan pembangunan pertanian sehingga menghasilkan petani Indonesia yang mandiri dan sejahtera, terutama adalah sikap seluruh lapisan pemimpin yang bisa mencontoh kedekatan Bapak Bangsa dengan rakyat dan petani. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak memusuhi dan menelantarkan nasib petani.

Saat ini, mayoritas petani nasional masih miskin. Ini dinilai akibat berbagai kebijakan pemerintah yang justru mematikan nasib petani. Contohnya, impor pangan tanpa kendali, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang merugikan petani, dan alih fungsi lahan pertanian secara masif.

Direktur Pusat Studi Massa, Yogyakarta, Irsyad Ade Irawan, mengatakan seluruh pemimpin sekarang mesti mencontoh sikap Bapak Bangsa, seperti Presiden Soekarno yang bisa menyatu dan dekat dengan petani.

“Pemimpin kita dulu lebih punya perhatian ke rakyat petani. Padahal, Presiden Soekarno pergaulannya mendunia, sudah bertemu dan bersahabat dengan presiden-presiden top dunia,” kata dia.

Panggung Utama

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, memaparkan teladan kedekatan Presiden kedua RI, Soeharto, dengan petani. Menurut dia, Pak Harto lahir dari keluarga petani dan ikut pamannya yang bekerja sebagai petugas pengairan sehingga secara genetik Pak Harto sangat dekat dengan petani.

Saat memimpin Indonesia, Pak Harto yang lahir dan besar di desa menjadikan sektor pertanian sebagai panggung utamanya. Salah satunya melalui kegiatan yang menjadi acara televisi sangat legendaris, yakni Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) yang sering diselenggarakan di areal persawahan.

“Nah, kalau mau Kelompencampir Pak Harto akan belajar dulu pada dosen-dosen dari fakultas pertanian sehingga bisa menjawab pertanyaan petani, memberi arahan, dan juga menghidupkan forum,” ungkapnya.

Dia menambahkan kebijakan besar pertanian yang dibuat Pak Harto, di antaranya swasembada pangan yang ditopang revolusi hijau, pembangunan bendungan dan irigasi, serta pembukaan satu juta lahan pertanian di Kalimantan yang dibarengi dengan program transmigrasi besar-besaran.

“Terlepas dari adanya kesalahan dalam pelaksanaan program itu, namun itu semua tidak melepas fakta bahwa pertanian dan petani ada di benak Pak Harto.

Kalau hari ini tampaknya elite kita sangat jauh dari realitas petani, bahkan hal sederhana saja terkait petani mereka tidak tahu. Retorika pertanian tidak nyambung dengan jiwa para elite,” kata Masyhuri. YK/SB/WP

koran-jakarta.com