BERITA INDEX BERITA

Negara Wajib Lindungi Petani dari Banjir Impor Pangan

Pangan & Energi | DiLihat : 859 | Rabu, 24 Mei 2017 13:41
Negara Wajib Lindungi Petani dari Banjir Impor Pangan

Tanpa perlindungan pemerintah, nasib petani nasional akan semakin tertekan. Petani meminta pemerintah memperketat masuknya produk pangan impor.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia semestinya meniru kebijakan pangan negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang tetap memprioritaskan kepentingan petani dan industri dalam negeri melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menghambat dan mengendalikan membanjirnya pangan impor. Seperti dikabarkan Reuters, Tiongkok menekan masuknya pangan impor, seperti gula, dengan mengenakan sanksi ketat melalui kenaikan bea masuk impor.

Langkah itu bertujuan untuk melindungi petani dan industri gula dalam negeri dari tekanan akibat masuknya gula impor murah dari sejumlah negara produsen gula, seperti Brasil dan Thailand. Negeri Tirai Bambu itu saat ini mengizinkan impor 1,94 juta ton gula dengan bea masuk impor 15 persen, sebagai bagian dari komitmennya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tiongkok akan menarik pungutan tambahan 50 persen apabila importir melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Namun, pada tahun ini, pemerintah negara itu akan mengubah skema tersebut, yakni akan mengenakan kewajiban tambahan 45 persen sehingga tarif impor menjadi 95 persen, lalu 90 persen pada tahun depan, dan 85 persen setahun kemudian. Menanggapi hal itu, pengamat pertanian dari UPN Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, menegaskan Indonesia memang harus belajar dari Tiongkok terkait ketegasan kepada importir gula yang nakal dan komitmennya melindungi produksi gula dalam negeri.

“Lumrah kalau Tiongkok menerapkan kebijakan proteksionis yang ketat semacam itu. Ini bukti negara menunjukkan kehadiran dan keberpihakan terhadap petaninya sendiri,” kata dia saat dihubungi, Selasa (23/5). Ramdan menambahkan tanpa intervensi dan perlindungan pemerintah maka nasib petani dalam negeri--di negara maju sekalipun--akan terus lemah dan kalah oleh produk pangan impor yang disubsidi pemerintah negara eksportir sehingga harganya bisa lebih murah.

Apalagi, jika kehadiran produk impor itu justru didukung oleh kekuatan tertentu yang menguasai perdagangan dalam negeri, misalnya demi kepentingan perburuan rente impor. “Kalau pemerintah Indonesia benar-benar punya komitmen pada pertanian dan kedaulatan pangan, seharusnya melakukan hal yang sama seperti Tiongkok,” tegas dia. Sebab, lanjut Ramdan, saat hampir semua bahan pangan Indonesia banyak bergantung impor, tidak hanya gula. “Kalau ini terus didiamkan, lama-lama untuk makan rakyat kita harus bergantung kepada negara lain.”

 

Terlalu Rendah

 

Hal senada dikemukakan Sekjen Andalan Petani Tebu Rakyat (APTRI), M Nur Khabsyin. Dia mendesak pemerintah untuk segera menaikkan bea masuk impor gula. Pasalnya, bea masuk yang diberlakukan di Indonesia saat ini terlampau rendah bila dibandingkan dengan negara anggota WTO lainnya. Menurut dia, bea masuk impor untuk raw sugar atau gula mentah saat ini hanya 550 rupiah per kilogram (kg), sedangkan untuk gula kristal putih 790 rupiah per kg.

Itu terlalu rendah karena nanti harga jual gula impor tersebut hanya menjadi 5–6 ribu rupiah per kg untuk raw sugar dan 7–8 ribu rupiah untuk gula putih. “Rendahnya harga jual gula impor yang disubsidi negara eksportir merugikan gula produksi petani nasional yang tanpa subsidi pemerintah. Gula produksi petani akhirnya kalah bersaing di pasar,” papar Nur Khabsyin. Untuk itu, dia menekankan agar bea masuk impor dinaikkan menjadi 50 persen agar harga gula impor naik sehingga produk petani nasional bisa bersaing.

Nur Khabsyin berpendapat semestinya bea masuk impor gula disesuaikan dengan biaya pokok produksi (BPP) petani dalam negeri. Saat ini, menurut dia, BPP petani sekitar 10.600 rupiah per kg. Apabila bea masuk dinaikkan menjadi 50 persen, harga gula impor bisa setara dengan BPP petani. Terkait kebijakan Tiongkok, Reuters awal pekan ini mengabarkan negara itu mengumumkan akan menerapkan sanksi ketat untuk gula impor, yakni memberikan tarif impor tambahan untuk tiga tahun ke depan kepada importir yang membangkrutkan industri dalam negeri.

Selain bertujuan menurunkan impor dari Brasil dan Thailand, kebijakan itu diharapkan mengurangi kesenjangan harga di Tiongkok dan harga internasional. Harga gula Tiongkok sekarang ini sekitar dua kali lipat harga di pasar London. Kalangan pedagang menilai tarif impor yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan penyelundupan gula melalui celah di perbatasan bagian selatan Tiongkok. Sementara itu, sejumlah importir mengaku bisa memperoleh pasokan gula dari produsen utama melalui pihak ketiga yang tidak dikenakan tarif. 

koran-jakarta.com


Scroll to top