RMOL. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjembatani kabupaten untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.Menteri Desa Eko mempertemukan empat bupati dengan berbagai investor di kantornya, Kalibata Jakarta, Selasa (2/5). Pertemuan yang juga dihadiri beberapa kementerian terkait bertujuan untuk mempercepat klusterisasi desa-desa. Dia menjembatani pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan investor, perbankan, dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian LHK.

"Salah satu program kementerian yang utama adalah klusterisasi desa-desa. Untuk mempercepat agar desa fokus pada satu produk unggulan, Kementerian Desa setiap minggu mengundang lima sampai 10 bupati yang siap dengan produk unggulannya," jelasnya Eko kepada wartawan.

Empat kabupaten yang difasilitasi Eko yaitu Minahasa Utara, Tanah Laut, Poso, dan Manokwari Selatan. Setiap kabupaten berkomitmen untuk mempermudah perizinan dan prosedur bagi pengusaha yang akan berinvestasi. Manokwari Selatan misalnya yang bahkan bersedia memberikan lahan secara gratis kepada investor.

"Jadi dengan ini investor juga akan senang masuk ke daerah-daerah terpencil," ujar Eko.

Dia melanjutkan hasil dari pertemuan juga akan terus dievaluasi secara rutin. Satu bulan ke depan, pertemuan yang sama kembali digelar untuk melihat progres yang sudah dilaksanakan di lapangan.

"Jadi, langsung kita jembatani dengan dunia usaha, ada bank juga dan beberapa kementerian terkait. Jadi, beberapa daerah yang mau nanam jagung kita fasilitasi, butuh pasca panen cokelat juga kita datangkan pasca panen. Kayak Minahasa Utara kelapanya banyak kita jembatani dengan Salim Group. Ini Salim Group akan buat pembibitan 50-100 hektar dan kelapanya akan diserap oleh Salim Group," papar Eko.

Dia pun berharap agar pertemuan dapat menghasilkan hal konkret yang dapat langsung direalisasikan di desa-desa. Karena saat ini telah banyak kabupaten yang tertarik dengan program Produk Unggulan Desa.

"Dulu saya mengajak 42 bupati untuk ikut dalam program ini dan hanya 24 kabupaten yang tertarik. Sekarang setelah berhasil justru banyak kabupaten yang datang ke saya," demikian Eko. [wah] 

sumber : nusantara.rmol.co