JawaPos.com - Sejak lama, Kabupaten Cianjur dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat. Sayang, kondisi tersebut tidak diimbangi banyaknya jumlah petani penggarap sawah atau buruh tani. Sekelumit persoalan menimpa bidang pertanian.

Tak hanya tergerusnya lahan sawah, namun juga berkurangnya buruh tani yang menggarap sawah. Bekerja di bawah terik matahari dan berada di atas tanah berlumpur membuat profesi sebagai petani nampak hina. Apalagi, seiring berkembangnya zaman, hampir tidak ada generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.

Di Cianjur, misalnya, sejumlah lahan sawah kian berkurang akibat digususr industri. Otomatis, buruh tani akan terus menyusut berbeda dengan bertambahnya buruh pabrik yang kian pasang.

Kokohnya bangunan pabrik satu per satu didirikan di Cianjur. Satu demi satu pabrik tersebut juga diklaim sudah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tak jarang, dibangunnya beton pabrik berdiri, turut diwarnai aksi protes komunitas pecinta lingkungan hidup. Pasalnya, seringkali pabrik dibangun diatas lahan pertanian produktif.

Dampak lainnya, budaya masyarakat Cianjur yang dahulu dikenal agraris kini bergeser menjadi budaya industri. Padahal, dari budaya agraris warisan nenek moyang, Cianjur kian terkenal akan produksi Pandanwangi yang sudah mendunia. Selain Pandanwangi, masih banyak lagi varietas lainnya yang diklaim menjadi daya tarik wisata pangan di Cianjur.

Oleh karena itu, Pemkab Cianjur di bawah kepemimpinan Bupati Irvan Rivano Muchtar menetapkan moratorium yang membatasi jumlah pembangunan pabrik di Cianjur. Terlebih, dalam setiap agenda blusukan Cianjur Ngawangun Lembur (CNL), bupati kadung menyuarakan tujuh pilar budaya, yang salah satunya adalah Tatanen atau kebiasaan bertani sebagai warisan budaya leluhur.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura (Disperta) Kabupaten Cianjur, Mamad Nano mengakui kian banyak orang yang lebih memilih meninggalkan sawah dan beralih ke profesi lain. Yang tersisa hanya generasi uzur para petani penggarap atau buruh tani saja.

Sisanya, penggarapan lahan pertanian menjadi milik pemerintah, plus anggota TNI AD sejak menandatangani MoU antara Kementerian Pertanian dengan TNI soal swasembada pangan.

“Luas baku lahan yang ada di Cianjur itu ada sekitar 65 ribu hektare. Dari luas lahan tersebut, 22 ribu hektare merupakan lahan irigasi teknis, 21 ribu hektare merupakan lahan setengah teknis, 17 ribu hektare lahan pengairan desa, dan sisanya lahan tadah hujan,” papar Mamad Nano lagi.

Dari luas baku lahan tersebut, masih kata Nano, dihasilkan pasokan pangan surplus 1.800 ton per tahunnya dengan rasio 2,33. Artinya, sekali panen, pasokan pangan di Cianjur mampu memenuhi kebutuhan selama dua tahun kedepan, bahkan lebih. Ditambah, Cianjur sudah menjadi kabupaten penyangga pasokan pangan ibukota.

Nano mendapati, hasil pangan di Cianjur sudah mampu didistribusikan ke 16 pasar tradisional dan 18 swalayan di ibukota.

“Memang sejak tahun kemarin ada anomali iklim. Berdasarkan data dari BMKG, angin masih berkutat di wilayah Asia Tenggara. Jadi, meskipun musim kemarau tetap diselangi hujan. Itu dimanfaatkan oleh petani sebelum kekurangan pasokan air. Yang penting kan pasokan airnya lancar. Kami perkirakan, bulan Juli sudah cuaca sudah normal kembali,” imbuhnya.

jawapos.com