PROKAL.CO, TARAKAN – Hari ini merupakan peringatan hari nelayan nasional. Dalam kesempatan ini nelayan Tarakan menyimpan harapan besar kepada Pemerintah Kota Tarakan agar lebih memperhatikan kehidupan nelayan.

Ketua Persatuan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan Rustan menilai jika ia belum melihat secara kolektif kebijakan pemerintah daerah yang tertuju kepada nelayan selama tiga tahun menjabat. Rustan berharap di masa dua tahun terakhir sisa jabatan, wali kota Tarakan lebih memperhatikan nelayan Tarakan dan tidak hanya fokus ke politik untuk menjabat kembali tetapi bagaimana pemerintah daerah menepati janji-janji politiknya sebelum menjabat.

“Kami menuntut untuk dua tahun tersisa ini, apa janji-janji politiknya kemarin untuk nelayan,” terang Rustan.

Tak hanya memenuhi janji politik, Rustan juga meminta kepada pemerintah dapat menjalin komunikasi dengan organisasi PNK Tarakan, sehingga setiap kebijakan yang akan dikeluarkan dapat dimengerti dan diterima secara terbuka oleh nelayan. “Nelayan semestinya dilibatkan dalam penganggaran, apa sih yang dibutuhkan nelayan,” ungkap Rustan

Dalam memperingati hari nelayan nasional, PNK Tarakan juga membuat agenda yang nantinya pemerintah dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Tanjung Pasir, pukul 9.00 Wita.

“Tamu undangan besok (hari ini, Red.) semua muspida unsur maritim seperti Lantamal, Asiten Operasional (Asop), Bea dan Cukai, dan lain-lain,”ujarnya.

Adapun agenda utama organisasi PNK Tarakan dalam memperingati hari nelayan besok adalah meminta waktu untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai kesejahteraan nelayan Tarakan, kemudian meminta kepada Wali Kota Tarakan untuk menaiki perahu nelayan.

“Jadi kami meminta beliau untuk naik perahu nelayan sebagai tanda bahwa pemerintah kita masih ada kepedulian untuk nelayan,” tambahnya.

Harapan organisasi PNK Tarakan jika pemerintah ikut berperan aktif dalam memperingati hari nelayan nasional artinya pemerintah tidak melupakan nelayan dalam satu tahun.

Nelayan lainnya yang juga meminta agar pemerintah pro terhadap nelayan adalah Abdul Samad (59). Dia mengakui adanya rencana pemerintah untuk membasmi pukat hela sangat merugikan nelayan Tarakan. Hal itu dikarenakan, nelayan Tarakan sekitar 60 persen menggunakan pukat hela, apabila nelayan Tarakan dilarang menggunakan pukat hela untuk menangkap ikan, diharapkan pemerintah mampu memberi solusi.

“Ada informasi bahwa ibu menteri berencana untuk membasmi pukat hela di Kaltara ini, jadi kiranya kebijakan pemerintah melibatkan nelayan supaya sinkron. Nelayan Tarakan khususnya yang tinggal di Lingkas Ujung merasa belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah kota Tarakan,” ujarnya.

“Kami mohon kepada beliau (Wali Kota Tarakan, Red.), untuk bersedia bersilaturahim dan berdiskusi dengan warga Lingkas Ujung agar tahu bagaimana kondisi kami para nelayan di wilayah ini,” pungkas Samad (*/one/udn)

sumber : kaltara.prokal.co