Maraknya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota membuat sektor pertanian lesu. Penyebabnya tidak lain karena generasi muda lebih memilih mengadu nasib di kota dari pada menggarap ladang di desa.

Dody Budi Waluyo, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) menjelaskan serapan tenaga kerja sektor pertanian menurun dari tahun 1990 yang sebesar 55,1 persen menjadi 31,9 persen pada 2016, berdasarkan struktur tenaga kerja sektoral. Selain itu, pendapatan petani yang jauh lebih rendah dari UMR (upah minimum regional) membuat jumlah petani semakin berkurang.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah upah buruh tani mencapai Rp 49.200 per hari (atau kurang dari Rp 1,5 juta per bulan) per Februari 2017. Padahal UMR Jakarta misalnya, bisa mencapai Rp 3,3 juta.

"Struktur petani dengan usia 35 tahun ke bawah atau produktif, itu terus berkurang, semakin besar itu 55 tahun ke atas, karena memang tidak ada insentif (tambahan dari pemerintah)," kata Dody saat diskusi dengan media di Hotel Crowne Plaza, Semarang, Kamis (30/3).

Menurutnya, insentif untuk petani adalah salah satu masalah yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah besok. Di tempat yang sama, peneliti dan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Angelina Ika Rahutami mengatakan jumlah penduduk di desa memang terus menurun. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, persentase penduduk di pedesaan masih 50,2 persen dari total penduduk di Indonesia. Pada 2025, diproyeksikan turun menjadi 33,4 persen.

"Pada 2035, jumlah penduduk di desa diprediksi turun 0,65 persen per tahun, karena mereka cenderung pindah ke kota," papar Angelina. Menurut dia, kurangnya generasi muda yang menggarap pertanian membuat pengembangan teknologi pertanian menjadi sulit, karena meskipun Kementerian Pertanian berupaya melakukan sosialisasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, itu tidak akan efektif jika diterapkan ke petani yang sudah di kategori tua.

"Yang bisa dikembangkan adalah pendidikan vokasi untuk pertanian. Tapi kadang-kadang tidak didesain dengan begitu bagus, kabupaten-kabupaten yang mempunyai kekuatan pertanian, tidak mempunyai SMK pertanian. Sebagai contoh, di Wonosobo (Jawa Tengah) itu pertanian kentang, tembakau nya bagus, tapi SMK nya (banyak) otomotif. Kalau ini merupakan desain pemerintah, artinya bisa memberikan lapangan kerja melalui pendidikan vokasi yang sesuai. Kalau otomotif ya orientasinya tidak akan kembali ke pertanian," jelasnya.

sumber : kumparan.com