Giri Menang (suarantb.com) – Bank Indonesia mendukung adanya inovasi skema pembiayaan baru bagi para petani dan nelayan.

Skema ini dinilai inovatif karena tidak menerapkan agunan dan tidak menetapkan bunga kepada debitur yakni petani dan nelayan.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM BI, Yunita Resmi Sari menjelaskan pembiayaan ini ke depannya akan berbasis profit sharing.

“Kita pola pembagiannya bukan menggunakan bunga, tapi profit sharing. Artinya, 80 persen buat nelayan, 20 persen untuk koperasi,” katanya dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan Bank Indonesia dan  International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, Rabu, 22 Maret 2017.

Skema pembagian keuntungan tersebut dilakukan dengan melihat berbagai macam best practice yang sebelumnya diterapkan di Indonesia.

Menurut Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dyah Nastiti K. Makhijani, pilot project yang dilakukan dengan menimbang beberapa kondisi dari sektor pertanian dan perikanan yang rentan terkena dampak musibah seperti halnya bencana alam. Terlebih, kedua sektor tersebut juga dilihat masih sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari industri keuangan.

“Kita bayangkan bagaimana sulitnya para petani dan nelayan ini memperoleh pendanaan dari industri keuangan,  kurang dari 20 persen,” ungkap Dyah.

Dalam hal ini, ia mengaku bukan berarti perbankan tidak bersedia menyalurkan kredit pinjaman. Namun sektor keuangan memang penuh dengan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar tidak menambah kredit macet.

“Dalam hal pendanaan, pihak yang menyalurkan dana dalam pilot project ini adalah International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan jumlah Rp 100 juta khusus di Provinsi NTB,” ujar Yunita. Dana ini kemudian disalurkan kepada pihak koperasi dan selanjutnya, koperasi akan menyalurkan kepada kelompok.

Pilot project tersebut merupakan kolaborasi antara APRACA dan IFAD, dan secara resmi disebut Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries (RuFBeP Project).

Pilot project dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu Parigi Moutong¸ Sulawesi Tengah, untuk kelompok usaha sektor pertanian dan Sekotong Lombok Barat, NTB, untuk kelompok usaha sektor perikanan.

Ke depannya diharapkan pilot project ini bisa diangkat dalam skala yang lebih besar. “Kita bisa pakai pola ini dengan sumber dananya dari pemerintah baik dari dana desa, KUR, dana yang dialokasikan Kementerian Pertanian, dan beberapa sumber dana pilihan lainnya,” pungkas Yunita. (hvy)

sumber : suarantb.com