Jakarta - Pemerintah harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik. Pendampingan sangat penting karena proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman.

Pemerintah harus memberikan pendampingan terkait banyak hal, seperti tenaga penyuluh pertanian, cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik, hingga pemasaran padi organik tersebut.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pengembangan padi organik sangat baik di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, pengembangannya masih menemui beberapa kendala.

Hasil produksi padi organik lebih sedikit daripada padi anorganik. Hal ini karena padi organik tidak menggunakan bahan kimia. Selain itu, harga padi organik yang lebih mahal daripada padi anorganik juga membuat padi organik belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Produk pertanian organik masih dianggap eksklusif oleh sebagian besar masyarakat.

“Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik,” terang Hizkia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/11/2017).

Selain itu, petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Untuk itu, pemerintah juga perlu menyediakan tenaga penyuluh yang bisa mendampingi mereka dalam proses belajar dan transfer ilmu.

Peran penyuluh, kata Hizkia, juga diharapkan lebih dari hanya mendampingi dan mengajari. Penyuluh diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dengan begini, diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.

Sertifikasi