Syamsul Asinar Radjam

Menekuni praktik, sains dan gerakan agroekologi

bersama Institut Agroekologi Indonesia (INAgri)

PERMASALAHAN sampah sepertinya dianggap remeh sepele oleh pemimpin Kota Prabumulih selama 5 - 10 tahun terakhir. Bahkan mungkin masih dianggap kurang penting oleh para calon pemimpin Kota Nanas yang saat ini sedang bertarung di Pilkada 2024..

Tanpa perlu membandingkan dengan problem sampah global, sepanjang tahun 2023 - 2024 ini saja persoalan sampah di kota Prabumulih berkali-kali menjadi sorotan banyak kalangan. Banyaknya tempat pembuangan sampah liar berkali-kali cukup viral. Di pengujung tahun 2023, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah 3 kali terbakar.

Bicara TPA, merujuk dokumen studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tahun 2011, dengan luas 8,8 hektar, daya tampung TPA Kota Prabumulih hanya mampu untuk dioperasikan selama 5 tahun. Padahal, saat studi Amdal dilakukan produksi sampah di kota Prabumulih hanya sebesar 441 meter kubik per hari.

Jika dikonversikan ke tonase, maka saat itu produksi sampah harian kota Prabumulih sebesar 163,7 ton per hari. Tentu konversi ini belum terlalu akurat, tergantung jenis sampah dan faktor lain. Meski demikian, artinya, TPA Kota Prabumulih saat ini sudah kelebihan beban. Overloaded! Prabumulih darurat sampah.

Sayangnya, isu sampah tidak muncul dalam debat publik pertama pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Prabumulih Tahun 2024. Baik dalam paparan visi misi, maupun tanya jawab antar paslon. Padahal isu sampah ini bisa menjadi menu menarik dalam tema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesehatan, bahkan pertumbuhan ekonomi.

Janji dan Komitmen

Ketiga pasang kandidat dalam laga Pilkada Kota Prabumulih 2024 masing-masing menjanjikan program unggulan. Pasangan nomor urut 1, H Arlan - Frangky Nasril menjanjikan 17 program. Pasangan nomor urut 2, Andriansyah Fikri- Syamdakir Amrullah, mengusung 24 janji. Pasangan nomor urut 3, Suryanti Ngesti Rahayu – H Mat Amin, hanya berencana melanjutkan program kepala daerah sebelumnya dengan dua tambahan program baru.

Dari semua paslon, hanya nomor urut 2 yang secara eksplisit menjanjikan program ‘Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan”. Meski masih perlu dibedah lebih dalam, pemilihan diksi ‘ramah lingkungan’ bolehlah dianggap tawaran yang lebih konsepsional ketimbang pengolahan sampah selama ini yang hanya sebatas kumpul-angkut-buang.

Kondisi darurat sampah di Kota Prabumulih cukup lama menjadi bahan kampanye pasangan nomor urut 1. Dalam pantauan penulis, sejak April 2024, setelah hari raya Idul Fitri 1445 H. Sampah yang membludak pasca hari raya, ditambah kemampuan pelayanan yang terbatas alat maupun biaya operasional, diperparah dengan kondisi TPA sendiri kehabisan ruang dan infrastruktur jalan rusak parah, membuat permasalahan sampah di kota ini semakin menjadi-jadi. Tempat pembuangan sampah liar muncul dimana-mana. Mengganggu kesehatan dan merusak pemandangan.

Saat itu pasangan H. Arlan dan Franky Nasril bergerak aktif membantu membersihkan sampah yang bersebaran dan menumpuk liar. Pasangan ini membantu pembersihan tempat pembuangan sampah liar dengan menurunkan alat berat dan mengirimkannya ke TPA. Meski demikian, aksi bersih-bersih sampah a la paslon nomor urut 1 ini akhirnya hanya terpantau hingga akhir Mei 2024. Mungkin karena menyadari bahwa metode ‘kumpul-angkut-buang’ bukanlah jawaban atas masalah sampah.

Lain lagi dengan paslon nomor urut 3. Meski tak masuk program yang dijanjikan, penghargaan Adipura yang pernah diraih Kota Prabumulih menjadi bahan kampanye paslon Suryanti Ngesti Rahayu – H Mat Amin. Disebutkan Kota Prabumulih memiliki prestasi karena meraih penghargaan Adipura 7 kali berturut-turut selama masa pemerintahan Ridho Yahya, mantan walikota yang juga suami dari Suryanti Ngesti Rahayu.

Dalam catatan penulis, sebenarnya Kota Prabumulih dianugerahi Piala Adipura sebanyak 8 kali berturut-turut. Bahkan 9 kali jika sertifikat Adipura yang diterima Kota Prabumulih tahun 2011 boleh diperhitungkan. Piala Adipura pertama diraih Kota Prabumulih pada tahun 2012, pada masa kepemimpinan Rahman Djalilie sebagai walikota dan Ridho Yahya sebagai wakil walikota. Penghargaan ini kemudian berlanjut hingga 2019 ketika Prabumulih dipimpin Ridho Yahya dan Andriansyah Fikri sebagai walikota dan wakil walikota.

Pertanyaan lanjutan, kenapa penghargaan Adipura kemudian gagal diraih Kota Prabumulih sejak 2020 hingga saat ini? Apa yang salah? Jawaban paling mudahnya adalah kurangnya komitmen pemerintah kota dalam proses pembangunan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik pada aspek pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, dimana kebersihan hanyalah salah satunya.

Yang sudah pasti, tahun 2024 ini, Kota Prabumulih tak masuk pantauan Adipura karena 2 hal. Pertama, pengolahan sampah di TPA masih dikelola dengan sistem open dumping, hanya ditumpuk tanpa perlakukan apa pun. Kedua, kejadian kebakaran berulang yang terjadi di TPA.

Meski hanya salah satu aspek dalam pengelolaan hidup, yang jelas sampah kota Prabumulih sudah pada level darurat sampah, perlu tindakan cepat, akurat, dan didukung penuh seluruh pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penanganan (kumpul-angkut-buang ke TPA), yang memerlukan anggaran besar dan perluasan lahan TPA.

Jika hanya dianggap sepele seperti yang terkesan selama ini, atau pemerintah sekadar tutup mata pada perkara ini, maka tidak akan ada perubahan dan justru jadi bom waktu yang bisa meledak pada waktunya.