Pemerintah menargetkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT akan dibagikan secara bertahap dan akan menyasar 1,2 juta KPM pada bulan Januari 2018. 

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi memapkar, pada 2014, sektor pertanian di Tanah Air mempekerjakan lebih dari 50 juta orang. Jumlah ini sebanding dengan 34 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia. 

"Sayangnya sebagian dari mereka hidup dalam keadaan miskin," ujarnya. Di daerah lumbung padi seperti di Indramayu, Jawa Barat, buruh tani yang tidak memiliki lahan hanya mampu menghasilkan sekitar Rp 300 ribu setiap bulan. Sementara itu petani kecil (petani yang memiliki luas lahan kurang dari 0,25 hektar) hanya mampu menghasilkan sekitar Rp 600 ribu setiap bulannya.

Hizkia mengatakan, beberapa faktor tersebut karena terbatasnya peluang kerja di desa, sistem pengairan yang buruk dan perubahan iklim. Akibat hal-hal tadi, banyak penduduk desa yang memutuskan untuk pindah ke kota. Data yang dimiliki CIPS, jumah populasi desa menurun, yaitu 50 persen pada 2010 dan turun menjadi 46 persen pada 2015.

"Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah menggulirkan berbagai bentuk subsidi pertanian, seperti subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi beras dengan total nilai Rp 52,2 triliun. Padahal menurut penelitian kami di lapangan, subsidi ini dinilai petani tidak tepat dan tidak membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Subsidi hanya menguntungkan petani kaya dan agen-agen distribusi," terangnya.

CIPS memandang jumlah anggaran senilai Rp 52,2 triliun akan lebih efektif digunakan untuk memaksimalkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Program perlindungan sosial seperti ini menyasar lebih tepat pada permasalahan yang dihadapi para petani.

"Walaupun petani dan buruh tani akan kehilangan akses terhadap subsidi pertanian, program perlindungan sosial akan memperkuat kapasitas mereka, seperti meningkatkan daya beli, meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Rendahnya tingkat pembelian oleh rumah tangga sasaran mengindikasikan minimnya minat mereka terhadap subsidi pertanian," jelas Hizkia.[wid]

rmol