JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder pangan pada Senin (22/4/2024) di Jakarta, guna melakukan reviu terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 dan reviu terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dalam Perbadan Nomor 7 Tahun 2023.

Sebagaimana diketahui, mulai 3 April sampai 30 Juni pada tahun ini, diberlakukan fleksibilitas HPP gabah dan beras dalam rangka Perum Bulog menyelenggarakan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sementara relaksasi HET beras premium di tingkat konsumen juga telah diterapkan sejak 10 Maret lalu sampai 24 April ini.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam pengantarnya meminta agar dapat segera ditemukan titik keseimbangan berupa nominal angka yang telah didiskusikan bersama.

"Pembahasan ini dirasakan sangat perlu. Apapun hasilnya memang sulit menyenangkan semua pihak, sehingga tolong dapat cari keseimbangannya. Kita mesti lihat daya beli masyarakat juga. Silahkan di forum ini disampaikan semuanya, jadi biar semua paham. Kita juga harus dorong kesejahteraan petani agar semakin baik," pinta Arief.

"Prosesnya setelah ini tolong semua dirangkum kemudian dijadikan summary. Saya akan bawa ke rapat yang lebih tinggi, karena setiap bertemu dengan Bapak Presiden, itu pasti ditanyakan, bagaimana dengan Kementan, Kemendag, dan lainnya. Nah data ini sebagai bekal saya untuk itu," jelasnya.

"Terkait relaksasi HET beras premium, tanggal 24 April ini sudah batasnya. Berarti pilihannya, yang pertama kembali ke HET semula. Pilihan kedua, memperpanjang kebijakan relaksasi ini dan yang ketiga mempersiapkan Perbadan yang baru,” beber Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Dalam forum serupa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengajukan usulan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dapat mengkaji dampak perubahan HPP dan HET terhadap inflasi nasional.

"Ini karena banyak teman-teman mengusulkan dengan versi masing-masing, maka nanti kami akan minta teman-teman BPS menganalisis dampak inflasinya. Mana nilai usulan yang paling mendekati dengan perubahan inflasinya yang kecil. Jangan sampai kita lepas harga tanpa memperhitungkan inflasi. Ini perlu kita jaga karena bagaimana pun pemerintah punya kewajiban untuk menjaga agar inflasi ini bisa stabil dan bisa terkendali dengan baik,” ucap Ketut.