UJUNG KULON - Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mendapatkan dukungan dari 1.600 kepala Keluarga yang merupakan anggota dari 12 Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Tani Konservasi (KTK) yang selama ini melakukan aktivitas tradisional berupa pertanian di TNUK.

Dukungan tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani bersama oleh 12 Ketua Kelompok di antaranya dari Kecamatan Cimanggu, Desa Cibadak, Desa Tugu, Desa Kramatjaya, Desa Cimanggu, Desa Padasuka. Sedangkan dari Kecamatan sumur di antaranya adalah Desa Kertajaya, DesaTangkilsari, Desa Kertamukti, Desa Cigorondong, Desa Padasuka, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya.

Aksi demo dari kelompok Agra beberapa waktu yang lalu di Kantor TNUK ternyata cukup membuat resah warga sekitar TNUK. Mereka menganggap aksi demo tersebut merusak hubungan baik yang sudah berlangsung selama ini.

"Kepercayaan antara masyarakat dengan TNUK yang selama ini sudah terjalin baik dikhawatirkan menjadi rusak, karena kami hidup berdampingan dan kami juga sangat tergantung dengan TNUK. Selama ini petugas TNUK sangat baik dalam memperlakukan kami. Tidak ada yang diusir bahkan saat ini sudah ada naskah kesepakatan kerja sama untuk Kemitraan Konservasi, Noota Kesepahan Kesepakan (NKK), ini juga diketahui oleh muspika setempat," ujar salah seorang ketua kelompok tani.

Adapun isi pernyataan sikap yang dibuat oleh kelompok tani di antaranya adalah:

1. Mengakui bahwa lahan garapan berupa kebun dan sawah merupakan tanah negara dengan fungsi Kawasan Konservasi TNUK dan bukan tanah rakyat;

2. Pihak pengelola TNUK tidak pernah merampas hak rakyat atau mengusir masyarakat yang menggarap di dalam Kawasan TNUK;

3. Balai TNUK mengakui keberadaan masyarakat yang menggarap lahan berupa sawah dan kebun dengan diterbitkan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) pada tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program pengukuran lahan garapan dan verifikasi data penggarap;

4. Balai Taman Nasional Ujung Kulon berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program Pemberdayaan masyarakat dan Bantuan Usaha Ekonomi (BUE) serta melibatkan masyarakat didalam program padat karya;

5. Budaya “Nganjingan” menurut kami adalah upaya mengusir/menghalau hewan Babi Hutan yang menjadi hama di kebun dan sawah dengan menggunakan hewan Anjing, karena Babi Hutan akan kabur/takut ketika mendengar suara (gonggongan) Anjing;

6. Kami bersedia dengan sukarela menyerahkan senjata api rakitan jenis “Locok” kepada Aparatur Desa dan Kepolisian karena bisa membahayakan atau digunakan untuk tindak kejahatan di masyarakat;

7. Kami mendukung program pembangunan dan pengembangan JRSCA sebagai upaya pelestarian dan penyelamatan Badak Jawa supaya tidak punah karena merupakan satwa asli Banten dan satu-satunya di dunia sebagai aset Bangsa Indonesia;

8. Kami mendukung dan akan berperan aktif didalam upaya perlindungan dan pengamanan Kawasan TNUK.

9. Kami tidak setuju dan tidak mendukung Pernyataan Sikap AGRA Wilayah Banten dan atau Organisasi lain, khususnya tentang menjalankan reforma agraria untuk lahan garapan dikarenakan lahan tersebut merupakan tanah negara yaitu Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Untuk diketahui, para ketua kelompok tani hutan juga meminta ke BTNUK agar dipertemukan dengan kelompok AGRA. Dan para ketua kelompok menyatakan tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam aksi demo yang berlangsung pada Selasa, 12 September 2023 lalu.

Peserta aksi waktu itupun hanya 20 orang, dan salah satu tuntutan dari AGRA adalah Kepala Balai TNUK bersedia memenuhi undangan audensi untuk bertemu dengan masyarakat.

“Karena permintaan kelompok tani hutan untuk ikut dalam audiensi dengan AGRA ke depannya, Kepala Balai TNUK menyanggupi permintaan tersebut. Jika perlu kunjungan kita melibatkan seluruh anggota KTH, semakin banyak semakin baik," ujar Kepala Balai TNUK Ardi Andono.